Suara.com - Jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mau bertemu dengan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Berdasarkan jadwal yang diterima jajaran pimpinan OJK bersedia memenuhi permohonan audiensi untuk 20 perwakilan dari Forum Korban Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya.
Tapi sayangnya para nasabah tersebut tidak bertemu dengan para petinggi OJK, mereka hanya diterima oleh Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo dan juga Direktur Humas OJK Darmansyah.
Sementara Ketua DK OJK Wimboh Santoso dan Deputi Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen tak terlihat.
Pada saat ingin melakukan pertemuan tersebut, para nasabah meminta para awak media ikut masuk dalam pertemuan tersebut, tapi sayangnya permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh OJK.
"Kalau awak media tidak ikut pada pertemuan ini, kami tidak mau," kata Mohammad Feroz, salah satu nasabah Jiwasraya, di kantor OJK, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Sebelumnya sejumlah pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengaku merasa "dipingpong" atau dipermainkan saat mengurus klaim asuransi yang sudah jatuh tempo, bahkan banyak yang sudah setahun menunggu pencairan.
Hal tersebut dikatakan salah satu nasabah Jiwasraya Haresh usai melakukan pertemuan tertutup dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Menara Mulia, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
"Kita ketemu Pak Wayan salah satu Deputi Komisioner (OJK) dia hanya mendengar saja tidak memberi jawaban. Kami turut kecewa teman-teman pers tidak diperkenankan masuk," kata Gareth.
Baca Juga: Warganet Desak OJK Dibubarkan, DPR: Diperbaiki Saja
"Intinya 1 aja, minta cepat di bayar persoalan mereka ada urusan hukum kita gamau tau. Biar mereka aja yang urus di belakang layar. Hanya menampung saja. Mereka menyarankan kita harus ke BUMN. Dilempar-lempar keahlian mereka itu satu, di pingpong tendang kiri, tendang kanan," tambah Haresh.
Haresh menuturkan, persoalan gagal bayar klaim asuransi Jiwasraya tidak akan pernah terjadi, jika OJK benar-benar melakukan fungsinya sebagai otoritas yang mengawasi industri keuangan nasional, tapi kata dia OJK tak menjalankan fungsi itu.
"Kalau saja OJK melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas OJK kan pengawasan, kalau mereka dulu mengawasi, mereka uda tau tadi mereka mengakui dari tahun 2013 mereka tau Jiwasraya rugi tidak sehat, kalau sudah tau ngapain diizinkan jual produk baru ini. Kan sama juga mereka terlibat menjual produk yang busuk," curhat Haresh.
Haresh juga mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam lebih tersebut, pihak OJK juga tidak bisa memberikan kepastian kapan uang investasi mereka di Jiwasraya bakal kembali.
"Tidak ada," celetuk Haresh.
Tak puas dengan pertemuan tersebut, Haresh menambahkan teman-teman nasabah akan kembali berkirim surat agar bisa bertemu lagi dengan pihak yang benar-benar bisa menjawab persoalan mereka.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
Terkini
-
Wujudkan Kepedulian Sosial, BRI Salurkan Bantuan bagi Warga Bandung dalam Program BRI Menanam
-
Pelindo Gelar Live ISPS Code di Celukan Bawang untuk Antisipasi Narkoba hingga Cyber Attack
-
Mentan Amran Lepas 207 Truk Logistik ke Sumatra, Angkut Migor, Susu Hingga Beras
-
Pertamina: Operasional SPBU Bertahap Mulai Normal Pascabencana di Sumatera
-
Kriteria yang Tidak Layak Menerima Bantuan Meski Terdaftar di DTSEN
-
Dana P2P Lending PT Dana Syariah Indonesia Cuma 0,2 Persen, Tata Kola Semrawut?
-
Diversifikasi Bisa Jadi Solusi Ketahanan Pangan, Kurangi Ketergantungan Luar Daerah
-
Dasco Bocorkan Pesan Presiden Prabowo: Soal UMP 2026, Serahkan pada Saya
-
Pertamina Pasok 100.000 Barel BBM untuk SPBU Shell
-
Bitcoin Banyak Dipakai Pembayaran Global, Kalahkan Mastercard dan Visa