Warganet Desak OJK Dibubarkan, DPR: Diperbaiki Saja

Suara.com - Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto ikut bersuara soal wacana pembubaran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, tak ada wacana dan rencana dari Komisi XI untuk membubarkan regulator jasa keuangan itu.

Dito melanjutkan, OJK merupakan produk hasil keputusan DPR, sehingga jika ada permasalahan bukan dibubarkan tapi diperbaiki.

"Kalau dibubarkan, enggak pemikiran itu, kalau diperbaiki iya. Karena kan OJK produk DPR juga, kalau diperbaiki iya," ujar Dito saat dihubungi, Kamis (6/2/2020).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mengakui memang harus ada pembenahan menyeluruh pada OJK. Terutama pembenahan Industri Keuangan Non Bank (INKB).

Pasalnya, sangat disayang kalau kinerja industri sedang bagus, tapi dicorengkan oleh kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Tapi masalahnya bukan pengawasan tapi solusi, sebenarnya industri asuransi kita bagus dua digit, hanya saja ada permasalahan Jiwasraya," ucap dia.

Sementara, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin menyebut usia lembaga OJK masih seumur jagung alias baru 8 tahun, sehingga, yang harus dilakukan adalah dilakukan pembenahan.

Terkait dengan wacana pembubaran, Puteri menunggu hasil Panitia Kerja (Panja) pengasawasan kinerja industri keuangan.

"Kami akan menunggu hasil dari panitia kerja (PANJA) pengawasan kinerja industri jasa keuangan di komisi 11 yang sedang berlangsung, karena hal strategis seperti itu membutuhkan waktu dan pendalaman serta evaluasi yang menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan.”

Baca Juga: Nasabah Jiwasraya Kirim Surat Cinta Buat Ketua Dewan OJK Wimboh Santoso

Sebelumnya, wacana pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergema di media sosial Twitter, banyak netizen yang menuliskan hastag #BubarkanOJK hingga sempat menjadi trending topic pada Rabu sore (5/2/2020).

Banyak warganer yang ingin membubarkan OJK karena dianggap gagal dalam mengawasi industri jasa keuangan nasional, terutama dengan maraknya kasus gagal bayar perusahaan asuransi, seperti Jiwasraya, Asabri hingga Bumiputera.