Suara.com - Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.
Besaran anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona.
Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai anggaran sebesar itu dirasa makin tak cukup jika penyebaran virus corona di Indonesia makin mengkhawatirkan.
"Kami ragu itu cukup. Tanda-tandanya cukup mengkhawatirkan. Pemerintah harus mengantisipasi," kata Febrio dalam video teleconference di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Maka dari itu dirinya sangat berharap sekali penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diberlakukan sejumlah pemerintah daerah bisa dilakukan secara maksimal, demi menekan makin banyaknya masyarakat yang tertular virus corona.
"Beberapa negara sudah berhasil memperlambat, walau masih ada kemungkinan risiko. Seperti di China dan Korea Selatan. Di Indonesia belum diketahui ke arah mana polanya, belum diketahui. Ini semua sangat tergantung pada penerapan PSBB di Jakarta dan beberapa kota besar yang menerapkan PSBB,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jabodetabek cukup membuat laju roda perekonomian nasional menjadi seret.
Pasalnya kata dia kawasan ini merupakan kawasan dengan kontribusi ekonomi nasional yang paling tinggi.
"Jabodetabek kan kontributor terbesar dalam perekonomian nasional, bisa direkap dari sisi investasi, konsumsi, dan ekspor impor," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Jumat (17/4/2020).
Baca Juga: BPK Diminta Audit Anggaran Program Kartu Prakerja
Meski begitu dirinya menambahkan bahwa saat ini pemerintah belum menghitung secara pasti dampak pemberlakukan PSBB ini terhadap perekonomian nasional.
"Kita akan pantau, namun diakui PSBB masyarakat tidak melakukan sosial dan ekonomi bahkan interaksi fisik secara langsung pastinya mengurangi sisi konsumsi dan investasi akan slowing down karena PSBB jadi dampaknya akan kita ukur setelah kita lihat statistiknya," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga