Suara.com - Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.
Besaran anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona.
Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai anggaran sebesar itu dirasa makin tak cukup jika penyebaran virus corona di Indonesia makin mengkhawatirkan.
"Kami ragu itu cukup. Tanda-tandanya cukup mengkhawatirkan. Pemerintah harus mengantisipasi," kata Febrio dalam video teleconference di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Maka dari itu dirinya sangat berharap sekali penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diberlakukan sejumlah pemerintah daerah bisa dilakukan secara maksimal, demi menekan makin banyaknya masyarakat yang tertular virus corona.
"Beberapa negara sudah berhasil memperlambat, walau masih ada kemungkinan risiko. Seperti di China dan Korea Selatan. Di Indonesia belum diketahui ke arah mana polanya, belum diketahui. Ini semua sangat tergantung pada penerapan PSBB di Jakarta dan beberapa kota besar yang menerapkan PSBB,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jabodetabek cukup membuat laju roda perekonomian nasional menjadi seret.
Pasalnya kata dia kawasan ini merupakan kawasan dengan kontribusi ekonomi nasional yang paling tinggi.
"Jabodetabek kan kontributor terbesar dalam perekonomian nasional, bisa direkap dari sisi investasi, konsumsi, dan ekspor impor," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Jumat (17/4/2020).
Baca Juga: BPK Diminta Audit Anggaran Program Kartu Prakerja
Meski begitu dirinya menambahkan bahwa saat ini pemerintah belum menghitung secara pasti dampak pemberlakukan PSBB ini terhadap perekonomian nasional.
"Kita akan pantau, namun diakui PSBB masyarakat tidak melakukan sosial dan ekonomi bahkan interaksi fisik secara langsung pastinya mengurangi sisi konsumsi dan investasi akan slowing down karena PSBB jadi dampaknya akan kita ukur setelah kita lihat statistiknya," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- 7 Sunscreen yang Wudhu Friendly: Cocok untuk Muslimah Usia 30-an, Aman Dipakai Seharian
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 23 Oktober 2025: Pemain 110-113, Gems, dan Poin Rank Up Menanti
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat
-
Lowongan Kerja PT Surveyor Indonesia: Syarat, Jadwal dan Perkiraan Gaji
-
Profil BPR Berkat Artha Melimpah, Resmi di Bawah Kendali Generasi Baru Sinar Mas
-
BI Sebut Asing Bawa Kabur Dananya Rp 940 Miliar pada Pekan Ini
-
BI Ungkap Bahayanya 'Government Shutdown' AS ke Ekonomi RI
-
Pensiunan Bisa Gali Cuan Jadi Wirausahawan dari Program Mantapreneur
-
Sambungan Listrik Gratis Dorong Pemerataan Energi dan Kurangi Ketimpangan Sosial di Daerah
-
Bank Indonesia Rayu Apple Adopsi Pembayaran QRIS Tap
-
Profil Cucu Eka Tjipta Widjaja yang Akusisi PT BPR Berkat Artha Meimpah
-
Kementerian ESDM Tata Kelola Sumur Rakyat, Warga Bisa Menambang Tanpa Takut