Suara.com - Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.
Besaran anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona.
Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai anggaran sebesar itu dirasa makin tak cukup jika penyebaran virus corona di Indonesia makin mengkhawatirkan.
"Kami ragu itu cukup. Tanda-tandanya cukup mengkhawatirkan. Pemerintah harus mengantisipasi," kata Febrio dalam video teleconference di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Maka dari itu dirinya sangat berharap sekali penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diberlakukan sejumlah pemerintah daerah bisa dilakukan secara maksimal, demi menekan makin banyaknya masyarakat yang tertular virus corona.
"Beberapa negara sudah berhasil memperlambat, walau masih ada kemungkinan risiko. Seperti di China dan Korea Selatan. Di Indonesia belum diketahui ke arah mana polanya, belum diketahui. Ini semua sangat tergantung pada penerapan PSBB di Jakarta dan beberapa kota besar yang menerapkan PSBB,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jabodetabek cukup membuat laju roda perekonomian nasional menjadi seret.
Pasalnya kata dia kawasan ini merupakan kawasan dengan kontribusi ekonomi nasional yang paling tinggi.
"Jabodetabek kan kontributor terbesar dalam perekonomian nasional, bisa direkap dari sisi investasi, konsumsi, dan ekspor impor," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Jumat (17/4/2020).
Baca Juga: BPK Diminta Audit Anggaran Program Kartu Prakerja
Meski begitu dirinya menambahkan bahwa saat ini pemerintah belum menghitung secara pasti dampak pemberlakukan PSBB ini terhadap perekonomian nasional.
"Kita akan pantau, namun diakui PSBB masyarakat tidak melakukan sosial dan ekonomi bahkan interaksi fisik secara langsung pastinya mengurangi sisi konsumsi dan investasi akan slowing down karena PSBB jadi dampaknya akan kita ukur setelah kita lihat statistiknya," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 5 Bedak Wardah High Coverage untuk Flek Hitam Membandel Usia 55 Tahun
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 3 Pilihan HP Infinix 5G dengan Performa Tinggi dan Layar AMOLED
Pilihan
-
Siapkan Uang Rp100 Miliar! Orang Terkaya RI Ini Serok 84 Juta Lembar Saham saat IHSG Anjlok
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
Terkini
-
Pemerintah Telah Pasang 196 Jembatan Darurat di 3 Provinsi Terdampak Banjir Sumatera
-
Tambang Martabe Mau Diambil Alih, Agincourt Resources Bicara Hak dan Kewajiban
-
Danantara Tugaskan PGN ke Bisnis Midstream dan Hilir Migas
-
Pemerintah Ungkap Aceh Telah Pulih dari Bencana Banjir Sumatera
-
Izin Tambang untuk Ormas Picu Polarisasi, Tapi Tak Sampai Pecah Organisasi
-
Danantara Respon Anjloknya Pasar Saham RI, Mau Guyur?
-
Istana: PT Perminas Akan Kelola Banyak Tambang, Bukan Cuma Martabe
-
Daftar Jajaran Direksi Perminas, Ada Petinggi Emiten Bakrie
-
Pindah Kantor di BEI, OJK Akan Tendang Keluar Bursa Emiten yang Langgar Aturan Free Float
-
Wacana Tambang Martabe Dikelola Perminas akan Diputuskan Lewat Rapat Antar-Kementerian