Suara.com - Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.
Besaran anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona.
Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai anggaran sebesar itu dirasa makin tak cukup jika penyebaran virus corona di Indonesia makin mengkhawatirkan.
"Kami ragu itu cukup. Tanda-tandanya cukup mengkhawatirkan. Pemerintah harus mengantisipasi," kata Febrio dalam video teleconference di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Maka dari itu dirinya sangat berharap sekali penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diberlakukan sejumlah pemerintah daerah bisa dilakukan secara maksimal, demi menekan makin banyaknya masyarakat yang tertular virus corona.
"Beberapa negara sudah berhasil memperlambat, walau masih ada kemungkinan risiko. Seperti di China dan Korea Selatan. Di Indonesia belum diketahui ke arah mana polanya, belum diketahui. Ini semua sangat tergantung pada penerapan PSBB di Jakarta dan beberapa kota besar yang menerapkan PSBB,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jabodetabek cukup membuat laju roda perekonomian nasional menjadi seret.
Pasalnya kata dia kawasan ini merupakan kawasan dengan kontribusi ekonomi nasional yang paling tinggi.
"Jabodetabek kan kontributor terbesar dalam perekonomian nasional, bisa direkap dari sisi investasi, konsumsi, dan ekspor impor," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Jumat (17/4/2020).
Baca Juga: BPK Diminta Audit Anggaran Program Kartu Prakerja
Meski begitu dirinya menambahkan bahwa saat ini pemerintah belum menghitung secara pasti dampak pemberlakukan PSBB ini terhadap perekonomian nasional.
"Kita akan pantau, namun diakui PSBB masyarakat tidak melakukan sosial dan ekonomi bahkan interaksi fisik secara langsung pastinya mengurangi sisi konsumsi dan investasi akan slowing down karena PSBB jadi dampaknya akan kita ukur setelah kita lihat statistiknya," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Update Harga Emas Pegadaian Hari Ini 15 Juni 2026: Antam, UBS, dan Galeri24
-
BI Bongkar Jamu Kuat yang Bikin Rupiah Perkasa, Bisa Jadi Daya Tarik Investor?
-
Viral Anggota DPRD Sindir Demo, Kekayaannya Disorot Netizen: LHKPN Hanya 99 Juta!
-
Saham-saham BUMN Dilego Asing, Bagaimana Prospeknya Hari Ini?
-
Harga Minyak Mentah Terjun Bebas ke Level Terendah, Analis: Ekspektasi Oversupply
-
IHSG Diramal Menguat Terbatas, Cek Rekomendasi Saham yang Cuan untuk Diserok
-
Harga Minyak Dunia Diprediksi Segera Turun, Goldman Sachs Ungkap Alasannya
-
Dasco Puji BI yang Bikin Kuat Rupiah: RI Kini Tak Bergantung Dolar AS
-
AS-Iran Resmi Berdamai? Draf Kesepakatan Rahasia Dua Negara Bocor!
-
PM Malaysia Kenang Bung Hatta: Negara Tidak Boleh Ditopang Segelintir Elit