Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja, terutama terkait kesepakatan penunjukan tunggal proyek sebesar Rp 5,6 triliun untuk pelatihan online dalam program tersebut.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengatakan, penunjukan itu harus menjadi perhatian dari BPK agar penggunaan keuangan atau anggaran dapat lebih transparan penggunaannya dan tepat peruntukannya.
"Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok," katanya ditulis Senin (20/4/2020).
Ia juga mengkritisi penetapan kriteria penerima dan proses seleksi. Oleh karena itu, pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Hipmi dinilai perlu dilakukan karena dunia usaha adalah user (pengguna).
"Jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujarnya.
Anggawira menuturkan, anggaran untuk biaya pelatihan dalam program Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun hampir 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan.
Sayangnya, pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah dan harganya pun dinilai cukup mahal.
Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal, di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.
Menurut Anggawira, anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja lebih baik dialihkan untuk penanganan COVID-19. Terlebih rakyat yang pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.
Baca Juga: Kursus Online Kartu Prakerja Bayar, Publik: Uangnya Balik Lagi ke Bandar
Anggaran sebesar Rp 20 triliun disebutnya bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin.
"Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Investor Tahan Dulu, Harga Emas Antam Mulai Naik Lagi Jadi Rp 2.729.000/Gram
-
Penguatan Kenaikan IHSG Cerminkan Kepercayaan Investor terhadap Kekuatan Ekonomi Indonesia
-
IHSG Terbang Pagi Ini Setelah Perang AS-Usai, Pantau Saham AMMN dan DEWA
-
Jangan Lupa! Ada Diskon Tiket Kapal Feri Selama Libur Sekolah, Catat Tanggalnya
-
Emiten HGII Tebar Dividen Buat Pemegang Saham, Berapa Besarannya?
-
AS - Iran Sepakat Damai: Selat Hormuz Dibuka, Harga Minyak Dunia Anjlok
-
BBM di AS Turun Imbas Minyak Dunia Anjlok, Gimana Harga Pertamax?
-
Update Harga Emas Pegadaian Hari Ini 15 Juni 2026: Antam, UBS, dan Galeri24
-
BI Bongkar Jamu Kuat yang Bikin Rupiah Perkasa, Bisa Jadi Daya Tarik Investor?
-
Viral Anggota DPRD Sindir Demo, Kekayaannya Disorot Netizen: LHKPN Hanya 99 Juta!