Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja, terutama terkait kesepakatan penunjukan tunggal proyek sebesar Rp 5,6 triliun untuk pelatihan online dalam program tersebut.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengatakan, penunjukan itu harus menjadi perhatian dari BPK agar penggunaan keuangan atau anggaran dapat lebih transparan penggunaannya dan tepat peruntukannya.
"Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok," katanya ditulis Senin (20/4/2020).
Ia juga mengkritisi penetapan kriteria penerima dan proses seleksi. Oleh karena itu, pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Hipmi dinilai perlu dilakukan karena dunia usaha adalah user (pengguna).
"Jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujarnya.
Anggawira menuturkan, anggaran untuk biaya pelatihan dalam program Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun hampir 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan.
Sayangnya, pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah dan harganya pun dinilai cukup mahal.
Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal, di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.
Menurut Anggawira, anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja lebih baik dialihkan untuk penanganan COVID-19. Terlebih rakyat yang pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.
Baca Juga: Kursus Online Kartu Prakerja Bayar, Publik: Uangnya Balik Lagi ke Bandar
Anggaran sebesar Rp 20 triliun disebutnya bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin.
"Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 5 Bedak Wardah High Coverage untuk Flek Hitam Membandel Usia 55 Tahun
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 3 Pilihan HP Infinix 5G dengan Performa Tinggi dan Layar AMOLED
Pilihan
-
Siapkan Uang Rp100 Miliar! Orang Terkaya RI Ini Serok 84 Juta Lembar Saham saat IHSG Anjlok
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
Terkini
-
Pemerintah Telah Pasang 196 Jembatan Darurat di 3 Provinsi Terdampak Banjir Sumatera
-
Tambang Martabe Mau Diambil Alih, Agincourt Resources Bicara Hak dan Kewajiban
-
Danantara Tugaskan PGN ke Bisnis Midstream dan Hilir Migas
-
Pemerintah Ungkap Aceh Telah Pulih dari Bencana Banjir Sumatera
-
Izin Tambang untuk Ormas Picu Polarisasi, Tapi Tak Sampai Pecah Organisasi
-
Danantara Respon Anjloknya Pasar Saham RI, Mau Guyur?
-
Istana: PT Perminas Akan Kelola Banyak Tambang, Bukan Cuma Martabe
-
Daftar Jajaran Direksi Perminas, Ada Petinggi Emiten Bakrie
-
Pindah Kantor di BEI, OJK Akan Tendang Keluar Bursa Emiten yang Langgar Aturan Free Float
-
Wacana Tambang Martabe Dikelola Perminas akan Diputuskan Lewat Rapat Antar-Kementerian