Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait naiknya tagihan listrik pelanggan. Dalam pernyataannnya Kementerian BUMN menegaskan tak ada kenaikan tarif listrik.
Pernyataan tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulingga yang mengemukakan, jika kenaikan tagihan listrik murni karena naiknya pemakaian listrik di rumah.
Ia juga melanjutkan, pada saat ada imbauan di rumah aja, maka semua anggota kegiatan praktis dilakukan di rumah mulai dari bekerja, belajar hingga beribadah.
Sehingga, tanpa sadar semua penggunaan listrik meningkat, akhirnya membuat tagihan listrik naik.
"Mungkin selama ini kita, nggak pernah pakai TV karena di rumah pakai TB. Atau ada yang pake AC biasanya cuma satu karena di rumah, mungkin AC-nya di tambah tiga sampai empat AC dipakai atau hal-hal lain. Mulai dari anak, orang tua, semua di rumah, semua bekerja dan sekolah akhirnya pemakaian listrik juga naik," ucap Arya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Menurut Arya, kenaikan tagihan listrik itu merupakan tagihan listrik yang belum tertagih pada masa di rumah aja. Karena, pada masa itu, PLN mengganakan hitungan pemakaian rata-rata.
"Setelah tiga bulan terakhir dia (pakai) untuk penagihan bulan berikutnya padahal sebenarnya bisa saja kita lebih makainya karena ada WFH itu. Nah kelebihan ini tidak ditagih oleh PLN sementara, karena mereka menghitung rata-rata," jelas dia.
"Pada bulan berikutnya lagi, karena masih teman-teman PLN belum ke rumah menghitung meteran secara langsung, secara fisik dipakai lagi oleh PLN rata-rata tiga bulan terakhir dipakai lagi," katanya.
Kemudian, kata Arya, setelah petugas PLN mulai ke lapangan dan mencatat ada kelebihan penggunaan, maka kelebihan itulah yang ditagih oleh PLN. Sehingga, hal itulah yang menyebabkan tagihan listrik naik.
Baca Juga: PLN harus Buka Posko Pengaduan Terkait Lonjakan Tagihan Listrik
"Pada bulan ketiga, teman-teman PLN datang ke rumah, dia (petugas) cek ternyata ada kelebihan, nah kelebihan ini lah, pada dua bulan sebelumya, pada satu bulan sebelumnya ditambah kelebihan bulan ketiga mereka jumlahkan ke atas. Jadi nambah, ada penambahan," katanya.
Berita Terkait
-
Said Didu Anggap Kenaikan Tagihan Listrik Tidak Rasional
-
Protes PLN, Netizen: Tukang Las Ditagih Rp20 Juta, Ngelas Kapal Induk?
-
Tarif Listrik Warga Membengkak, Anak Buah Luhut: Lapor ke Kami
-
Tagihan Listrik Rumahnya Melonjak, Fadli Zon: PLN Harus Transparan
-
PLN Akui Ada 6 Persen Pelanggan yang Tagihan Listriknya Naik Drastis
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya