Suara.com - Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati bakal kembali melelang penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk menutupi kebutuhan anggaran dalam APBN 2020.
Disisa waktu 6 bulan ini, pemerintah menargetkan bakal meraup dana hingga Rp 900,4 triliun dari penerbitan SBN tersebut.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan, target tersebut tidak semuanya akan bisa diserap oleh pasar, maka dari itu untuk tetap bisa mengejar kebutuhan pembiayaan tersebut pemerintah akan menggunakan 5 skema yang telah dipilih yakni lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel, private placemnet, penerbitan SBN valuta asing (valas), dan skema khusus ke BI.
"Sampai akhir tahun ini sisa penerbitan SBN sebesar Rp 900,4 triliun itu tidak semuanya (bisa) diserap market," kata Riko ditulis Jumat (3/7/2020).
Riko memberikan gambaran, jika jadwal penerbitan atau lelang SBN Rp 900,4 triliun yang tersisa hanya 12 kali, maka setidaknya perlu penyerapan dana dari pasar dalam kisaran Rp 70-75 triliun per lelang.
“Market kita tahun lalu (rata-rata) hanya menyerap Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun untuk setiap lelang mingguan. Sehingga, kami memperkenalkan SBN skema khusus yang dibeli Bank Indonesia,” ujar dia.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020, dalam paparan postur APBN baru tersebut, pemerintah akan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna merespon dampak pelemahan ekonomi akibat tekanan dari merebaknya pandemi virus corona atau Covid-19.
Dalam Perpres No 72/2020 outlook defisit Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 diperkirakan lebih tinggi dari Perpres 54/2020 (5,07 persen PDB pada Perpres 54/2020 diperkirakan menjadi 6,34 persen) karena pendapatan negara diproyeksikan lebih rendah Rp 60,9 triliun dampak perlambatan ekonomi dan pemberian insentif perpajakan dan belanja negara yang lebih tinggi Rp 125,3 triliun antara lain untuk menampung tambahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Menhub Minta Sri Mulyani Subsidi Biaya Rapid Test Orang yang Bepergian
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
Terkini
-
Donald Trump Tuding RI Lakukan Kerja Paksa, Ancam Bea Masuk Tambahan 10 Persen
-
Langsung Disampaikan Wakil Presiden Moody's: Danantara Dapat Outlook Negatif!
-
Rupiah Nyaris Jebol Rp18.000 per Dolar AS, BI Mulai Kewalahan: Kami Tidak Bisa Sendirian!
-
Perayaan 3 Tahun, Bursa Kripto CFX Kembali Menggelar CFX Crypto Conference di Jakarta
-
Di tengah Ambruknya IHSG, Saham-saham Ini Layak Dilirik Karena Diburu Asing
-
BPS Ramal Produksi Padi dan Beras Nasional Turun 3 Bulan ke Depan
-
Transaksi Komoditas Berbasis Sawit Meledak 267%, Nilainya Tembus Rp3,83 Triliun dalam Sepekan
-
IHSG Bisa ke Level 5.700 Jika Terus Melemah Hari Ini
-
Eks Kepala BGN Diperiksa Kejagung, Punya Tunjangan Fantastis dan Fasilitas Setingkat Menteri
-
Sederet Penyebab IHSG Ambruk Hingga 5 Persen