Dana Desa Dipangkas, Sri Mulyani Minta Pengertian DPD RI

Suara.com - Pemerintah pusat memangkas sekitar Rp 94,2 triliun aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah pada tahun ini untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Pemangkasan dilakukan pada pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Rp 856,9 triliun menjadi Rp 762,7 triliun.

Atas hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pengertiannya kepada para anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

"Komite IV mohon dipahami bahwa APBN kita mengalami shock yang cukup berat dari sisi penerimaan negara," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, secara virtual, Rabu (9/9/2020).

Menurutnya pemangkasan transfer daerah terpaksa dilakukan karena penerimaan negara dari sektor pajak mengalami kontraksi yang cukup hebat akibat pagebluk virus corona.

"Dalam suasana Covid-19 2020, bapak dan ibu sekalian tahu bahwa penerimaan pajak kita turun sangat tajam," katanya.

Makanya kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pemerintah akan mengubah kebijakan terkait dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer ke daerah. Dan tentunya kebijakan ini tidak begitu menggembirakan bagi para pemerintah daerah.

"Nah kami akan melakukan penyempurnaan formula DAU ini, evaluasi bobot dari alokasi dasar, variabel kebutuhan, variabel kapasitas fiskal daerah, dan kita memperbaiki pengukuran indeks ketimpangan antar wilayah. Kita akan menggunakan Theil Indeks," ucapnya.

Tak hanya itu kata dia, penyempurnaan formula DAU juga dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem transfer daerah yang jauh lebih baik.

Baca Juga: Mantan Kades Sei Upih Ditahan Gara-gara Ketahuan Korupsi Dana Desa

"Instrumen transfer ini di dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di daerah agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal besar dengan mereka yang kurang," pungkasnya.