Suara.com - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJamsostek, Selasa (2/3), selang satu minggu sejak Presiden RI Joko Widodo melantik Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan atau dikenal dengan sapaan BPJamsostek untuk periode 2021-2026.
Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan dirinya beserta jajaran direksi siap melaksanakan amanah Presiden, dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dengan tata kelola yang baik, dan tetap mengedepankan inovasi untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Secara umum dan berdasarkan ISSA (Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia), ada 4 tantangan utama yang siap kami hadapi ke depan, yg pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industry 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan layanan dan selanjutnya peningkatan IT Agility” kata Anggoro.
Anggoro menambahkan, untuk merespon tantangan tersebut Direksi BPJamsostek akan menjalankan 5 program prioritas, yaitu kemudahan daftar dan bayar iuran BPJamsostek, implementasi pelaksanaan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), utilisasi aplikasi digital yang akan dinamakan J-Mo (Jamsostek Mobile), penguatan infrastruktur (IT, SDM dan cost competitiveness), dan peningkatan kualitas dan integrasi data.
Dari sisi kepesertaan, sambung Anggoro, pihaknya akan fokus memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran bagi peserta. Adapun fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru JKP.
"Dari sisi layanan, kami akan rebranding layanan mobile dan mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric. Kami juga sangat concern dengan data dan kolaborasi. Dalam hal ini, kami akan meningkatkan kualitas data dan membuka ruang untuk integrasi dengan program JKN,” jelas Anggoro.
Senada dengan Anggoro, Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek Muhammad Zuhri, menyebut siap bekerja sama dengan jajaran direksi untuk memastikan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di masa yang akan datang.
Zuhri membeberkan enam lompatan besar yang menjadi fokus Dewas BPJamsostek , yaitu peningkatan kepesertaan berbasis sinkronisasi data kepesertaan, mendorong perbaikan pelayanan dengan pendekatan strategis, memperhatikan risiko operasional dan investasi, memenuhi standar operasional BPJamsostek , menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan DJSN dan pemeriksaan khusus BPK RI, dan enyelesaikan gap antara regulasi dengan implementasi operasional.
Pihak DJSN menyambut baik program yang disampaikan oleh Direksi dan Dewas BPJamsostek periode 2021-2026. Mewakili DJSN, Ketua Komisi Kebijakan Iene Muliati, menyampaikan pihaknya optimis BPJamsostek mampu mengukir banyak prestasi dan mewujudkan jaminan sosial nasional yang berkualitas bagi pekerja Indonesia.
Baca Juga: BPJamsostek Bukittinggi Edukasi Warga dengan Pakar Pandemi Covid-19
Dirinya berharap Direksi dan Dewas meningkatkan dan mengupayakan usaha terbaik hingga titik maksimal, khususnya pada aspek manajemen kepesertaan, manajemen risiko dan investasi, serta manajemen layanan manfaat.
Menutup pertemuan tersebut, Anggoro berharap kolaborasi antara jajaran Direksi dan Dewas dengan seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik, karena dukungan dari seluruh elemen ini sangat dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang mulia memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026