Suara.com - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengalami penurunan penjualan karena pandemi Covid-19, ditambah lagi dengan maraknya produk impor pakaian jadi, khususnya dari China dan Thailand.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan jika kondisi ini terus terjadi industri TPT dalam negeri bisa terancam.
Menurut dia maraknya pakaian impor jadi karena pemerintah masih memberlakukan tarif bebas bea masuk untuk sektor ini.
"Impor produk pakaian bebas masuk tanpa pengenaan tarif ataupun regulasi non tarif," kata Enny dalam diskusi virtual Indef bertajuk TPT Bangkit, Daya Beli Terungkit, Kamis (22/4/2021).
Menurut Enny tarif bebas impor ini hampir terjadi di segala jenis pakaian, mulai dari atasan, casual, pakaian formal, pakaian bayi hingga pakaian muslim.
"Kondisi ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan terhadap industri TPT dalam negeri," ucap Enny.
Imbasnya kata dia, berbagai produk pakaian jadi yang masuk ini bisa mengancam kelangsungan produsen, IKM dan tenaga kerja di tanah air.
Dari catatan Enny setidaknya ada 2 negara paling banyak yang melakukan importasi pakaian jadi ke Indonesia yakni China dan Thailand dengan menawarkan harga yang murah.
"Dengan kondisi ini produsen dalam negeri khususnya IKM makin sangat tertekan," pungkasnya.
Baca Juga: Wiska Gandeng APR Produksi Bahan Baku Serat Rayon
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun