Suara.com - Kebijakan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah berpotensi meningkatkan gairah perekonomian di wilayah DKI Jakarta.
Menurut Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang hal tersebut akan membuat perputaran uang menetap di wilayah ibu kota saja.
Dikatakannya, kondisi ekonomi yang mulai membaik ditambah naiknya jumlah perusahaan yang mampu membayar tunjangan hari raya (THR) serta cairnya THR untuk ASN, TNI-Polri dan pensiunan akan membuat daya beli masyarakat di ibu kota semakin meningkat.
"Biasanya uang ini akan mengalir ke daerah tujuan mudik, namun karena larangan mudik yang sangat ketat maka uang tersebut berpotensi akan beredar di Jakarta dan sekitarnya," katanya dalam keterangan tertulis seperti dilansir Antara di Jakarta, Sabtu (8/5/2021).
Dia mengemukakan, Warga Jakarta yang tidak pulang kampung diprediksi bakal meramaikan mal, hotel, restoran, kafe, pusat hiburan/wisata dan kawasan lain sekitar Bodetabek.
Dengan demikian, diharapkan bakal mendorong transaksi ekonomi yang signifikan. Masih menurutnya, setiap tahun biasanya sekitar tujuh juta orang atau setara 2,5 juta keluarga warga Jabodetabek mudik ke kampung halaman dan mengalirkan uang ke daerah mencapai Rp 10 triliun.
Namun pada tahun ini, keluarga di kampung hanya menerima kiriman uang lebaran karena adanya larangan mudik. Sedangkan untuk mengisi liburan Idulfitri, warga Jabodetabek akan mengunjungi berbagai tempat santai bersama keluarga.
Diperkirakan perputaran uang yang akan terjadi sebesar Rp 1,25 triliun dengan asumsi per keluarga membelanjakan paling sedikit Rp 500 ribu selama liburan Idul Fitri 1442 H.
"Ini perkiraan perputaran uang paling rendah dan ada kemungkinan di atas itu," katanya.
Baca Juga: Jika Tak Ditutup, Perputaran Uang di Pasar Gede Capai Rp52 Miliar Per Hari
Perputaran tersebut akan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dan nasional.
Data Bank Indonesia menyebutkan peredaran uang dalam bentuk uang tunai selama masa Idulfitri 1442 di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar Rp 152,14 triliun, meningkat sebesar 39,33 persen (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp109,20 triliun.
Jika perputaran uang ini terealisasi selama masa Idulfitri, maka akan sangat efektif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2021 yang dipatok diangka 7 persen,naik signifikan dari kuartal I-2021 yang masih minus 0,74 persen.
Meski begitu, Sarman berharap pemerintah menyiapkan satgas atau petugas keamanan untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dan pemberian sanksi bagi pengunjung yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat yang berpotensi bakal ramai dikunjungi seperti mal dan pusat wisata.
Hal itu perlu dilakukan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 selama musim liburan Idul Fitri 2021 di DKI Jakarta dan sekitarnya.
"Kita harus pastikan bahwa paska libur Idul Fitri tidak terjadi lonjakan penyebaran Covid-19 yang nantinya akan dapat mengganggu berbagai aktivitas bisnis dan perekonomian," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
Terkini
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta
-
Sorak-sorai Pengusaha AS Kala Trump Tekuk Prabowo di Negosiasi Dagang
-
Ma'ruf Amin: Jujur, Ekonomi Syariah Belum Jadi Budaya
-
Tradisi Berbagi THR Mulai Geser ke Ranah Digital