CPI Temukan Peluang Indonesia dan Korsel untuk Mencapai Ambisi Energi Bersih

Suara.com - Indonesia menargetkan komposisi 23% energi terbarukan ke dalam produksi energinya sebelum 2025, sedangkan Korea Selatan berencana memperbesar porsi sumber produksi listrik dari energi terbarukan sebanyak 20% sebelum 2030.

Laporan terbaru CPI “Leveraging fiscal stimulus to improve energy transition: Case of South Korea and Indonesia,” menganalisis adanya kesempatan di balik stimulus fiskal COVID-19 dalam menggapai target energi bersih dan transisi energi.

Dikembangkan oleh kolaborasi Climate Policy Initiative (CPI) dan Seoul National University (SNU), studi tersebut juga menawarkan intervensi yang dapat sekaligus menangani keberlanjutan pemulihan ekonomi serta mencapai realisasi transisi energi.

Laporan teranyar CPI ini merupakan perpanjangan dari studi CPI yang bertujuan untuk mengukur kontribusi pemulihan ekonomi di kelima ekonomi terbesar di Asia terhadap target iklim di masing-masing negara tersebut.

Laporan tersebut menemukan kemiripan antara dampak COVID-19 terhadap sektor energi di Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara menunjukan penurunan konsumsi listrik di sektor industri dan komersial, serta kenaikan permintaan listrik sektor rumah tangga sebagai dampak dari protokol pencegahan COVID-19.

Meskipun begitu, konsumsi energi di sektor industri dan komersial diproyeksikan untuk kembali seperti biasanya sampai pandemi dapat tertangani dengan baik di kedua negara.

Laporan tersebut juga menunjukan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki respon penanganan COVID-19 yang mirip dari sisi penanganan darurat kesehatan serta menunjang masyarakat dan bisnis yang rentan.

Namun, Korea Selatan berhasil memanfaatkan peluang tersebut untuk lebih dari penanganan darurat kesehatan, tetapi juga memanfaatkan momentum rehabilitasi ekonomi dalam memperbaiki iklim dan lingkungan melalui Green New Deal (GND).

Sebaliknya, stimulus fiskal Indonesia atau Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum mempertegas tujuannya dalam bidang perbaikan lingkungan.

Baca Juga: Wisata Bali: Penggunaan Energi Bersih dan EBT Berikan Branding Tinggi Soal Kualitas

“Anggaran penunjang transisi energi dari program PEN di Indonesia hanya berjumlah 0,9%. Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) telah menggarisbawahi pentingnya energi bersih bagi ekonomi secara jangka pendek maupun jangka panjang serta pembentukan lapangan kerja yang lebih baik dari energi konvensional dengan mengeluarkan rekomendasi ‘Build Forward Better’. Namun, implementasi tersebut belum terealisasi dalam stimulus fiskal yang ada,” kata Associate Director di CPI, Tiza Mafira ditulis Sabtu (12/6/2021).

“Seperti GND di Korea, Indonesia membutuhkan stimulus fiskal yang mendukung transisi energi sembari memotori pemulihan ekonomi jangka pendek,” tambahnya.

Para penulis dari laporan juga mengakui bahwa GND di Korea Selatan dan PEN di Indonesia dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi sektor lingkungan dan iklim. Namun, beberapa hambatan struktural dan kebijakan yang cenderung bersifat jangka pendek menghambat keberlangsungan jangka panjang.

“Kita perlu memanfaatkan keuangan publik dengan bijak. Hal ini semakin penting setelah adanya pandemi COVID-19 bahwa keuangan publik memiliki peran penting, tetapi sumber daya yang terbatas harus dialokasikan untuk dampak yang katalistik. Untuk memastikan pengeluaran publik yang efisien dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, stimulus fiskal perlu mencakup target, linimasa, jalur sektoral, dan rencana yang spesifik dalam mengurangi emisi dan menstimuliasi pemulihan ekonomi,” kata Global Managing Director CPI Dr. Barbara Buchner.

Studi tersebut pun memberikan tiga rekomendasi untuk memastikan stimulus fiskal yang dapat mendukung transisi energi secara konkret dan menjunjung pemulihan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan Korea Selatan. Para penulis menyorot secara definitif bagi kedua negara untuk:

• Pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi jangka pendek sembari menangani target-target terkait iklim, keberlanjutan, dan inklusi ekonomi secara jangka panjang;
• Kedua, memastikan pengeluaran publik yang diterapkan secara efisien untuk mencapai tujuan keberlanjutan secara jangka panjang; dan
• Ketiga, menciptakan iklim investasi swasta yang menarik bagi proyek transisi hijau, sambil mengurangi tekanan pada pengeluaran publik.