Suara.com - Serikat petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai petani sawit belum merasakan merdeka di tengah perayaan HUT RI Ke-76. Hal ini akibat dari tatakelola perkebunan kelapa sawit yang masih menempatkan petani sebagai objek baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Negara dan perusahan yang sudah mendapatkan keuntungan besar dari bisnis perkebunan kelapa sawit tetapi masih saja mengabaikan petani sawit.
Mansuetus Darto Sekjen SPKS Nasional mengatakan, negara telah mendapatkan keuntungan yang besar melalui penerimana dalam bentuk devisa sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya, sementara itu perusahan juga terus mendapatkan keuntungan besar dan menjadi sumber kekayaan bagi konglomerat-konglomerat pemilik perusahan perkebunan sawit.
Kondisi ini tidak sama dengan kondisi petani sawit yang tetap saja miskin dan tidak sejahtera akibat dari buruknya tatakelola perkebunan sawit yang sengaja dibiarkan oleh pemerintah dan perusahan perkebunan sawit misalnya saja terkait dengan tataniaga sawit di tingkat petani terus menerus menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah sehingga petani merugi sekitar 30 persen setiap kilogramnya dari harga yang harus diterima.
"Petani sawit juga selama ini hanya menjadi komoditas politik dalam pengambilan kebijakan di sektor sawit nasional, tercatat beberapa kebijakan yang diambil dengan mengatasnamakan untuk kepentingan petani sawit tetapi dalam prakteknya tidak memberikan manfaat kepada petani sawit," kata Mansuetus Darto ditulis Rabu (18/8/2021).
Kebijakan ini, misalnya kebijakan dana perkebunan sawit melalui Badan Pengelola Perkebunan Sawit (BPDPKS) dalam implementasinya kebijakan ini hanya mendukung dan memprioritaskan bisnis baru para konglomerat-konglomerat sawit Indonesia yaitu bisnis biodiesel, tercatat melalui kebijakan dana sawit ini konglomerat sawit menerima dari sekitar Rp 57, 72 Triliun dari tahun 2015-2020 atau sekitar 90 persen dari dana sawit melalui subsidi bisnis mandatari biodiesel, sementara petani sawit tetap saja dipersulit untuk mengkases dana tersebut.
"Petani sawit juga hanya menjadi alat diplomasi bagi pemerintah dan perusahan sawit dalam melakukan lobi dan negosiasi kepada negara-negara pembeli minyak sawit dari Indonesia," ujar Mansuetus Darto.
Selalu mengatasnamankan untuk kesejahteran petani sawit tetapi di lapangan petani tidak pernah di urusi dengan serius masalahnya mulai dari legalitas sampai dengan penjulan yang di kuasai tengkulak.
SPKS kemudian berharap dalam momentum dirgahayu kemerdekaan RI ke-76 pemerintah dan perusahan perkebunan agar kedepanya memiliki komitmen yang nyata dalam pemberdayaan petani sawit mulai dari percepatan kemitraan antara perushaan perkebunan dengan petani sawit agar petani sawit tidak lagi menjual TBS melalui tengkulak, mempermudah petani dalam akses petani pendanaan melalui BPDPKS, sampai pada pelibatan petani sawit rantai pasok biodiesel.
Baca Juga: Eagle High Plantations Incar Pertumbuhan Pendapatan Double Digit di 2021
Sementara itu Pahala Sibuea Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) meminta pemerintah agar benar-benar memperhatikan kesejahteraan petani sawit, fakta bahwa saat ini petani sawit belum merdeka dalam arti mendapatkan pelayanan dari pemerintah, itu sangat nyata dilapangan banyak petani sawit yang masih miskin dan belum sejahtera, tidak hanya itu akses kebijakan pemerintah pun sangat sulit di dapatkan oleh petani sawit hal ini diperparah dengan banyaknya peraturan peraturan yang bermunculan belakangan ini, seperti akses dalam mendapatkan pelayanan dari bandan pengelola dana perkebunan seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM petani untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan, untuk itu kami berharap kepada pemerintah agar dapat bermitra dengan Asosiasi Petani dalam pendampingan dan pembinaan petani.
"Selama ini pemerintah masih mengabaikan peran asosiasi petani, padahal asosiasi petani ini yang sangat dekat dgn petani dlm segala hal baik itu untuk pembinaan, pelatihan dan mengajak petani untuk menerapkan sawit berkelanjutan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Suku Bunga BI Naik Jadi 5,25%, Apakah Semua Cicilan KPR Bakal Ikut Melonjak?
-
IHSG Ambruk 2,4 Persen ke Level 6.167, Investor Panik Lego Saham
-
Badai PHK Belum Usai, 20 Ribu Pekerja RI Terancam Kehilangan Pekerjaan Dalam Waktu Dekat
-
Beras Makin Mahal, Tapi Harga Cabai Rawit Merah Mendadak Jatuh
-
Perang AS-Iran: 6 Juta Barel Lolos dari Selat Hormuz, Harga Minyak Turun
-
Pengusaha Khawatir Pasar Ekspor Terganggu Imbas Pembentukan DSI, Begini Respons Danantara
-
Rupiah Dibuka Menguat Tipis ke Level Rp17.652 per Dolar AS
-
IHSG Mulai Reborn, Menghijau di Awal Perdagangan Kamis
-
Pasokan Kritis Akibat Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Kembali Melesat ke Level 105 Dolar AS