Potensi Ekonomi Digital Negara Akan Mubazir Tanpa Didukung Infrastruktur Dari Pemerintah

Suara.com - Potensi ekonomi digital di Indonesia akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan peran pemerintah untuk memberikan regulasi yang jelas, kemudahan akses, infrastruktur dan edukasi yang mendukung.

Dari tahun 2015-2020, ada peningkatan pengguna internet yang signifikan di Asia Tenggara, yang mencapai angka 400 juta jiwa. Pada awal tahun 2021, tingkat penetrasi koneksi seluler di wilayah ini mencapai 132 persen dari total populasi.

"Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta orang pada tahun 2020, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 175,4 juta," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Rudi Sallahuddin, Rabu (25/8/2021).

"Untuk itu, potensi yang besar ini harus diimbangi dengan peran pemerintah. Indonesia memiliki beberapa inisiatif untuk meningkatkan ekonomi digital; mulai dari infrastruktur yang merata, talenta digital, sangat bagus untuk pengembangan ekosistem ekonomi digital," sambung Rudy.

"Oleh karena itu, kami terus membangun infrastruktur TIK di seluruh Tanah Air melalui jaringan fiber optic Palapa Ring, menara-menara BTS, serta akses internet dan satelit multifungsi yang akan mulai beroperasi pada tahun 2023," ungkapnya.

Guna mengatasi kekurangan talenta digital, Rudy mengatakan pemerintah juga terus mendukung pengembangan talenta digital dengan memberikan program pelatihan digital dalam tiga level; mulai dari peningkatan kemampuan (skill), beasiswa, dan akademi kepemimpinan (leadership academy).

Deretan program itu, kata Rudi, dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait lainnya, lembaga pendidikan, asosiasi bisnis, serta perusahaan swasta terkemuka.

Menurut Rudi, ekonomi digital tak lepas dari pemberdayaan UMKM sehingga dibutuhkan program peningkatan usaha mikro dan kecil.

"Gerakan Nasional BBI yang mengutamakan penjualan produk lokal telah berhasil melibatkan 4,8 juta UMKM on board ke ekosistem digital tahun lalu, dan kami juga mendukung sistem pembayaran digital. Pemerintah juga terus memberikan program bantuan keuangan hingga Rp162 triliun," jelasnya.

Baca Juga: Bahas Timnas dan Asisten Pelatih, PSSI Rapat dengan Shin Tae-yong

Rudy melanjutkan, saat ini, Kemenko Perekonomian RI bersama kementerian dan lembaga terkait sedang menginisiasi kerangka pengembangan ekonomi digital sesuai arahan presiden dalam mendukung dan mempercepat proses transformasi digital Indonesia.

"Visinya adalah menjadi kekuatan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terhubung, dan berkelanjutan. Kerangka pembangunan ekonomi digital Indonesia 2021-2030 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mendorong inovasi dan inklusivitas," papar dia.

"Selain itu, investasi infrastruktur baik fisik maupun digital, kapasitas sumber daya manusia, literasi dan talenta digital, penelitian dan pengembangan digital, pengelolaan data, dan keamanan serta dukungan finansial serta kebijakan dan peraturan yang lengkap," pungkasnya.