Hingga Agustus 2021, Pemerintah Sudah Belanjakan Anggaran Rp 1.560 Triliun

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan sampai dengan Agustus 2021 APBN terus menunjukkan kinerja yang baik.

Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan realisasi belanja yang terjaga yaitu Rp 1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5 persen.

Lebih detail, realisasi belanja barang kementerian/lembaga sebesar Rp 255,2 triliun, tumbuh 60,4 persen.

"Kenaikan didominasi dari Kementerian Kesehatan yang belanjanya masih memiliki korelasi dengan Covid-19 dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu dunia usaha terutama UMKM," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021).

Di sisi lain, Kementerian PUPR belanja berkaitan dengan proyek-proyek yang sudah berjalan, Kementerian Agama belanja untuk bantuan operasional sekolah, dan BLU Kelapa Sawit yang berbelanja utamanya dirasakan petani kelapa sawit.

“Belanja barang yang dilakukan oleh pemerintah ini yang merasakan adalah masyarakat langsung,” ungkapnya.

Tak hanya itu, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui program vaksinasi dengan jumlah suntikan vaksin pertama kepada 63,1 juta dan vaksin kedua 35,9 juta.

Kemudian bantuan kepada 11,8 juta pelaku usaha mikro, 453,28 ribu pasien Covid yang mendapat biaya perawatan, dan 7,6 juta siswa sekolah Kementerian Agama menerima BOS.

Realisasi belanja modal sebesar Rp102,6 triliun juga menunjukkan upaya pemulihan kegiatan ekonomi produktif.

Baca Juga: Pada Agustus 2021, Defisit APBN Capai Rp383,2 Triliun

Kenaikan didominasi oleh Kementerian PUPR, Kepolisian, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Belanja modal ini dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat.

“Seperti pembangunan bendungan diharapkan akan memberikan dukungan kepada sektor pertanian. Jaringan irigasi, jalan, pembangunan rumah sakit, jembatan, jalur kereta api, dan untuk TNI Polri perbaikan almatsus serta sarana prasarana dari pelaksanaan tugas mereka,” paparnya.

Realisasi anggaran perlindungan sosial dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya.

Dilihat sampai dengan 31 Agustus, Kartu Sembako telah disalurkan kepada 16,1 juta kelompok penerima, PKH kepada 9,9 juta kelompok penerima, bantuan sosial tunai kepada 10 juta kelompok penerima,  Kartu Prakerja untuk 3,6 juta peserta, subsidi upah untuk 2,1 juta pekerja, diskon listrik kepada 32,6 juta rumah tangga 450 VA dan 900 VA, dan BLT Desa kepada 5,5 juta kelompok penerima.

“Ini adalah belanja negara yang langsung memberikan perlindungan pada masyarakat,” katanya.

Di bidang kesehatan, APBN berperan utamanya untuk penanganan Covid dan PBI JKN. Pengadaan vaksin 94,5 juta dosis, insentif kepada 941,4 ribu tenaga kesehatan di pusat, dan pembayaran 96,5 juta masyarakat tidak mampu semuanya menggunakan APBN.

Realisasi belanja subsidi mencapai Rp64,1 triliun. Jumlah ini untuk realisasi penyaluran 8.848,1 ribu kilo liter BBM, 4.299,8 juta kilogram LPG, 37,68 juta pelanggan listrik, dan 36,6 Twh volume konsumsi listrik.

“Ini adalah artinya APBN kembali saya sampaikan hadir di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dari listrik sampai LPG sampai bahan bakar sampai kredit usaha sampai pembelian rumah terutama untuk masyarakat masyarakat yang kurang mampu. Itu semuanya diperoleh dari penerimaan negara kita. Inilah makna dari yang disebut negara hadir namun tetap harus dijaga kesehatan dan sustainabilitasnya,” katanya.