Alasan lainnya adalah masih banyaknya Fakultas atau Prodi Kedokteran yang terakreditasi C. Menurut Konsul Kedokteran Indonesia (KKI), saat ini di seluruh Indonesia ada 89 Fakultas Kedokteran.
Sebanyak 38 fakultas berada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 51 di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dari seluruh fakultas tersebut, yang terakreditasi A baru 22, terakreditasi B ada 45, dan terakreditasi C sebanyak 22 fakultas.
Selain itu juga masih banyak Fakultas Kedokteran yang belum memenuhi syarat ketersediaan tenaga pendidik atau dosen kedokteran, dan beberapa persyaratan lainnya. Maka, menurut KKI, moratorium diperlukan agar untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran.
Sebaran Dokter Belum Merata
Masalah lainnya adalah rasio dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk, termasuk distribusinya, yang sangat timpang. Merujuk data Kementerian Kesehatan tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara memiliki 6-7 dokter umum untuk setiap 10.000 penduduknya.
Sementara tetangga dekatnya, Provinsi Banten dan Jawa Barat, hanya memiliki 1 dokter umum untuk setiap 10.000 penduduk. Potret serupa juga terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku. Bahkan Provinsi Jawa Tengah hanya memiliki 1-2 dokter per 10.000 penduduk.
Standar minimal World Health Organization (WHO) memang hanya menetapkan 1 dokter per 10.000 penduduk. Dalam kondisi biasa, jumlah dokter di Indonesia sudah memenuhi standar organisasi kesehatan dunia tersebut.
Namun, dengan standar yang minimal, jika terjadi pandemi atau bencana kesehatan lainnya, seperti pandemi Covid-19, jumlah dokter yang sangat terbatas, termasuk juga keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitasnya, tentu akan sangat menyulitkan penanganan.
Akibatnya akan banyak pasien yang tidak tertolong, termasuk dari kalangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Itulah potret yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia dan banyak negara lainnya.
Baca Juga: Jago Main Catur, Mahasiswa Kedokteran Unismuh Makassar Bakal Bertarung di PON Papua
Maka, belajar dari kasus pandemi Covid-19, menambah jumlah dokter dan tenaga kesehatan, termasuk fasilitas pendukungnya, kini menjadi kebutuhan. Moratorium pendidikan kedokteran yang ditetapkan pemerintah sudah layak untuk dikaji kembali.
Jangan sampai ada kasus pandemi, seperti pandemi Covid-19 yang menelan banyak korban jiwa sebagai akibat kurangnya jumlah dokter, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, berulang kembali.
Ikut Mewujudkan Kota Sehat
Prof. Jony memaparkan bahwa Prodi Kedokteran yang digagas PresUniv memiliki perbedaan dengan prodi-prodi atau Fakultas Kedokteran lainnya. Ini mengingat lokasi kampus PresUniv yang berada di tengah-tengah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, yakni kawasan industri Jababeka.
“Dengan adanya Prodi Kedokteran, PresUniv akan dapat mendukung terciptanya Kota Sehat di kawasan industri Jababeka, Cikarang. Ini penting, sebab di kawasan industri tersebut ada sekitar 2.000 perusahaan nasional dan internasional dari 30 negara di dunia. Jadi, keberadaan Prodi Kedokteran menjadi sangat diperlukan,” ungkap Prof. Jony.
Program perkuliahan di PresUniv juga menggunakan bahasa Inggris. Maka, dokter-dokter lulusan PresUniv juga akan fasih berbahasa Inggris. Saat ini kemampuan berbahasa Inggris sangat penting.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 7 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Alpha Arbutin untuk Hilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun
- 7 Pilihan Parfum HMNS Terbaik yang Wanginya Meninggalkan Jejak dan Awet
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
Terkini
-
Jurus Korporasi Besar Jamin Keberlanjutan UMKM Lewat Pinjaman Nol Persen!
-
Purbaya Sepakat sama Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba, Tapi Perlu Dikembangkan Lagi
-
Dorong Pembiayaan Syariah Indonesia, Eximbank dan ICD Perkuat Kerja Sama Strategis
-
Respon Bahlil Setelah Dedi Mulyadi Cabut 26 Izin Pertambangan di Bogor
-
Buruh IHT Lega, Gempuran PHK Diprediksi Bisa Diredam Lewat Kebijakan Menkeu Purbaya
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
IHSG Merosot Lagi Hari Ini, Investor Masih Tunggu Pertemuan AS-China
-
Ada Demo Ribut-ribut di Agustus, Menkeu Purbaya Pesimistis Kondisi Ekonomi Kuartal III
-
Bahlil Blak-blakan Hilirisasi Indonesia Beda dari China dan Korea, Ini Penyebabnya
-
Purbaya Akui Pertumbuhan Ekonomi Q3 2025 Lambat, Tapi Warga Mulai Percaya Prabowo