- Pemerintah menolak usulan impor beras industri karena produksi domestik dinilai sanggup penuhi kebutuhan nasional.
- Deputi Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menyatakan stok beras nasional surplus sekitar 4,7 juta ton.
- Keputusan ini diambil saat rapat koordinasi di Jakarta pada Selasa, 16 Desember 2025, demi swasembada.
Suara.com - Pemerintah menolak usulan impor beras untuk kebutuhan industri. Keputusan itu diambil setelah pemerintah menilai kapasitas produksi dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, mengatakan stok beras saat ini memungkinkan untuk melakukan swasembada pangan.
Menurut dia, pemerintah memilih mengandalkan pasokan dari dalam negeri dibanding membuka keran impor.
"Beras untuk kebutuhan industri, karena kita sanggup memenuhi, sehingga usulan yang dari teman-teman di Perindustrian, sementara kita tidak berikan dulu, kita semuanya bisa swasembada," ujar Tatang saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Ia menyebut, usulan impor beras yang diajukan pelaku industri cukup signifikan. Namun, pemerintah memutuskan tidak menindaklanjuti permintaan tersebut.
"Untuk yang beras, usulan dari temen-temen Industri sebesar 380.952. Kemudian kita tidak berikan untuk importasinya, Kita akan penuhi dari dalam negeri," tegasnya.
Pemerintah juga memastikan tidak ada celah impor untuk beras konsumsi. Tatang menepis kemungkinan adanya impor beras yang masuk di luar mekanisme resmi.
"Tidak ada, tidak boleh. Pokoknya beras kita sudah swasembada, Dan tidak ada importasi untuk beras konsumsi sama sekali," bebernya.
Sebagai informasi, stok beras nasional saat ini berada dalam situasi surplus. Berdasarkan data terkini, stok beras nasional disebut mencapai surplus sekitar 4,7 juta ton, yang menjadi salah satu dasar kuat bagi pemerintah untuk menutup opsi impor.
Baca Juga: Danantara Diharapkan Orkestrasi Ekosistem Industri Baru di Tanah Air
Surplus tersebut dinilai cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di dalam negeri, sekaligus mendukung kebijakan swasembada pangan yang tengah didorong pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Airlangga: Presiden Prabowo Pastikan Akan Berantas Praktik Goreng Saham
-
Pusat-Daerah Diminta Berantas Perlintasan Kereta Api Ilegal
-
Sepanjang 2025, BRI Salurkan KUR Rp178 Triliun, Mayoritas ke Sektor Produksi
-
Danantara Berencana Pegang Saham PT BEI, CORE Ingatkan soal Konflik Kepentingan
-
Karier Friderica Widyasari Dewi: Ketua OJK Baru Punya Jejak di KSEI Hingga BEI
-
Profil Friderica Widyasari Dewi, Ketua OJK Baru dengan Latar Belakang Mentereng
-
Friderica Widyasari Dewi Ditunjuk Jadi Ketua OJK
-
KPI Olah 330 Juta Barel Bahan Baku Sepanjang 2025
-
Bursa Saham Terguncang: Indeks Ambruk, Pimpinan Regulator Mundur Massal
-
BRI Peduli Salurkan Bantuan Tanggap Bencana bagi Korban Banjir dan Longsor di Cisarua Bandung Barat