Suara.com - Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Perindustrian akan bersinergi menggelar pelaksanaan Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Sinergi ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung penuh Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk pemulihan ekonomi global melalui peningkatan peran perdagangan, investasi, dan industri. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Konferensi Pers Bersama "Inaugurasi G20 TIIWG" secara hibrida di Jakarta pada Selasa (8/2/2022).
Penyelenggaraan Pertemuan G20 TIIWG yang akan dipimpin Kemendag mengusung tema “Aligning Trade, Investment, and Industry Agenda with Sustainable Development Goals (SDGs)”. Mendag Lutfi mengatakan bahwa Kemendag berkomitmen dalam mendukung penuh Presidensi G20 Indonesia agar G20 menjadi katalis pemulihan ekonomi global dengan mengedepankan kemitraan dan inklusivitas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat global dan nasional.
“Untuk itu, Kemendag bersama Kemeninves/BKPM dan Kemenperin siap menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan G20 TIIWG untuk membahas upaya dan kebijakan setiap negara dalam mendesain kebijakan perdagangannya untuk pulih kembali dan relevan dengan konteks kekinian, inklusif, people-centered, ramah lingkungan, dan berkelanjutan” jelas Mendag Lutfi yang juga merupakan Penanggung Jawab penyelenggaraan Side Events G20 tahun 2022.
Pertemuan ini mengangkat enam isu prioritas, yaitu WTO Reform; the Role of Multilateral Trading System to Strengthen the Achievement of Sustainable Development Goals; Trade, Investment, and Industry Response to the Pandemic and Global Health Architecture; Digital Trade and Sustainable Global Value Chains; Spurring Sustainable Investment for Global Economic Recovery; dan Inclusive and Sustainable Industrialization via Industry 4.0.
Pembahasan isu-isu tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret melalui kesepakatan tingkat Menteri yang sejalan dengan tiga deliverables utama Presidensi G20 Indonesia yaitu Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi. Melalui keenam isu tersebut, Indonesia akan memastikan agenda dan kebijakan perdagangan, investasi, dan industri bagi pencapaian SDGs.
SDGs menjadi pondasi yang tidak terpisahkan dari proses agenda perubahan kebijakan tiga sektor tersebut dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang sejahtera, merata, dan adil, baik negara maju maupun berkembang. Kemendag akan memastikan kepentingan bersama ini dapat diterima seluruh delegasi G20 dan disepakati seluruh Menteri G20 secara konsensus.
Melalui G20 TIIWG ini, Kemendag menekankan narasi tersebut sebagai tanggung jawab bersama untuk pemulihan ekonomi. Kemendag akan mendiskusikan kepentingan ini dengan seluruh negara anggota, pemangku kepentingan, dan organisasi internasional bahwa isu ini merupakan isu penting dan mendesak.
“Labuan Bajo akan mengirimkan pesan kepada seluruh dunia bahwa Menteri Perdagangan G20 terus berupaya agar perdagangan, investasi, dan industri dapat kembali menjadi mesin penggerak bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat global secara nyata. ‘We need to come back to trade. We need to come back to SDGs’,” ungkap Mendag Lutfi. Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa saat ini fokus pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan momentum Presidensi G20 yaitu mendorong investasi berkelanjutan dan investasi inklusif.
Baca Juga: Viral! Liputan Investasi Bodong, Wartawan Diamuk Emak-emak yang Emosi Kehilangan Duit
“Indonesia harus ada di posisi terdepan untuk bagaimana dalam memainkan perannya mendorong green energy. Kita mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa,” ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil.
Lebih lanjut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menekankan kembali agar setiap investasi yang masuk bermanfaat bagi pengusaha di daerah, dengan adanya keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui momentum G20 ini, Kementerian Investasi/BKPM akan terus mendorong terwujudnya kolaborasi yang positif antara investor dengan pengusaha nasional di daerah, termasuk UMKM.
Sedangkan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, G20 TIIWG akan menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya isu industri dibahas secara khusus dalam penyelenggaraan G20. Hal ini merupakan prakarsa Pemerintah Indonesia untuk menambahkan nomenklatur industri dalam TIIWG. Ia menambahkan, untuk memanfaatkan momentum ini, Pemerintah Indonesia akan mendorong kolaborasi negara-negara G20 dalam melakukan terobosan dan aksi nyata pada sektor perdagangan, investasi, dan industri guna berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global.
“Pertemuan G20 TIIWG akan dibuka dengan keindahan budaya dan keelokan warisan tradisi Indonesia di Kota Solo yang tetap terawat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Solo akan menampilkan pencapaian Indonesia dalam pengembangan sektor industri dan mengajak negara-negara G20 berkolaborasi dalam memanfaatkan teknologi untuk mencapai industri yang inklusif dan berkelanjutan, untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat,” papar Menperin.
Presidensi G20 Indonesia 2022 G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri atas 19 negara utama dan Uni Eropa yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, serta negara berkembang hingga negara maju. Anggota G20 terdiri atas negara-negara dari berbagai kawasan di dunia, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brasil, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa.
Presidensi G20 tahun 2022 merupakan yang pertama bagi Indonesia selama bergabung menjadi anggota G20 sejak forum internasional tersebut dibentuk pada 1999. Saat itu, Indonesia berada dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi 1997—1998 dan dinilai sebagai emerging economy yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia.
Berita Terkait
-
Turis Domestik yang Datang ke Bali Melonjak 80 Persen Pada Januari 2022
-
Waspada! Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi: Melampaui Puncak Varian Delta, Terbanyak dari Klaster Keluarga
-
Dituduh Legalkan Investasi Bodong, Indra Kenz Sambangi Polda Metro Jaya
-
Dituduh Promosikan Investasi Bodong, Indra Kenz Datangi Polda Metro Jaya
-
Crazy Rich Medan Indra Kenz Sambangi Polda Metro Jaya
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
Terkini
-
Aceh Sedot Investasi Rp3,58 Triliun, Investor Lokal Merajai
-
Walhi Soroti Proyek Jalan Trans Halmahera yang Dinilai Berpihak Pada Korporasi Tambang Nikel
-
4 Fakta Motor Rusak Gegara Isi Pertalite di Jatim: Pertamina Rilis Hasil Investigasi
-
Viral Motor Brebet Usai Isi Pertalite di Jatim, Ini Respon Pertamina Patra Niaga
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Pemerintah Dorong Investasi Lab & Rapid Test Merata untuk Ketahanan Kesehatan Nasional
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Transaksi Belanja Online Meningkat, Bisnis Logistik Ikut Kecipratan
-
Regulator Siapkan Aturan Khusus Turunan UU PDP, Jamin Konsumen Aman di Tengah Transaksi Digital