Suara.com - Pemerintah Indonesia terus mewaspadai ancaman yang bakal menganggu proses pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Mulai dari Covid-19 hingga kebijakan The Fed.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan setidaknya ada 4 tantangan yang bakal dihadapi Indonesia.
Yang pertama adalah risiko penyebaran varian baru Covid-19 yang mungkin saja akan bermunculan, seperti wabah omicron saat ini, yang tingkat reproduksinya atau penularannya 500 persen lebih tinggi dari varian delta.
"Setelah ditemukan pertama kali di Inggris tahun 2020, varian Omicron kini memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi hingga mencapai 500 persen, lebih tinggi dibandingkan varian Delta yang hanya 30 sampai 100 persen," papar Suharso dalam sebuah diskusi virtual bertajuk "Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi" Senin (21/2/2022).
Kedua adalah tren ekonomi global yang diperkirakan alami perlambatan pada 2022-2023. Dirinya bilang bakal adanya risiko hard landing (perlambatan ekonomi secara mendadak, sehingga terjadi guncangan) untuk negara berkembang.
Ketiga, adalah kondisi China yang mempercepat proses transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT) dan ramah lingkungan. China tampaknya berambisi mempercepat program net zero emission, dan menghadirkan jenis-jenis pekerjaan baru.
"Tapi pada saat yang sama tentu akan menimbulkan risiko dalam keuangan. Perusahaan-perusahaan yang masih pada karbon tentu akan terganggu profitability-nya, dan juga akan dihadapi kerentanan likuiditas," paparnya.
Keempat, adalah faktor Amerika Serikat yang kini tengah berhadapan dengan tingkat inflasinya tinggi mencapai 7,5 persen. Sehingga bank sentral AS The Federal Reserve akan melakukan normalisasi kebijakan.
"Indonesia malah akan mendapatkan impact soal ini. Kalau kita lihat dari porsi kepemilikan surat utang negara (SUN), porsinya sudah turun dari 39 persen ke sekitar 19 persen. Juga sudah sekitar USD 19 miliar capital outflow yang sudah terjadi," pungkasnya.
Baca Juga: Analis: PPP Kelihatan Ingin Ketumnya, Suharso, Menjadi Kepala Otorita IKN
Berita Terkait
-
Analis: PPP Kelihatan Ingin Ketumnya, Suharso, Menjadi Kepala Otorita IKN
-
Kabar Gembira! UU IKN Sah Ditandatangani Jokowi, Suharso Monoarfa Sebut Lapangan Kerja Terbuka untuk Warga Kaltim
-
Menlu RI Beberkan Arahan Sekjen ASEAN, Mulai dari Penanganan Covid-19 Hingga Replikasi Model Desa Palu di Indonesia
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
Terkini
-
Sempat Berhenti 2 Hari, Donald Trump Ancam Serang Iran Lagi
-
Two Way Cake Apa yang Bagus dan Tahan Lama? Ini 5 Pilihan dan Review Pengguna
-
4 Cara Bikin Tampilan Chat WhatsApp Web Jadi Blur, Privasi Terjaga di Tempat Umum
-
Paolo Maldini dan Leonardo Mundur dari FIGC, Krisis Baru Guncang Sepak Bola Italia
-
'Jemput Bola' saat Reses, Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Jangan Sekadar Perspektif Jakarta
-
Intip Kemajuan Pendidikan Malaysia: Siswa Difokuskan Kuliah hingga Dapat Bantuan Uang Tunai
-
Gunungan Sampah Penuhi RTH Penjaringan
-
Efisiensi Perusahaan Lewat AI, IOTF Catat Pendapatan Tumbuh 12 Persen pada Semester I 2026
-
MAKI Tagih Nyali KPK: Segera Tahan Satori dan Heri Gunawan Terkait Kasus Korupsi CSR BI-OJK!
-
Tak Main-Main! 16 SPPG di Malang Gagal Uji Higiene, Ada yang Sampai 4 Kali Revisi