Kelangkaan Minyak Goreng Diduga Perbuatan Mafia, Fadli Zon: Dinikmati Kelompok Tertentu

Suara.com - Kelangkaan minyak goreng di sejumlah ritel modern turut disorot Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut, hal ini terjadi karena tata kelola sawit Indonesia yang buruk.

Hal ini ia sampaikan melalui akun Twitternya @fadlizon, dikutip pada Rabu (23/2/2022), Fadli Zon menyebut, Indonesia yang dikenal sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, kelangkaan minyak goreng adalah ironi.

"Pemerintah tentu memiliki segudang alasan. Mulai dari naiknya harga CPO (minyak mentah) di pasar global hingga meningkatnya lonjakan kebutuhan CPO. Namun semua itu problem klise yang sebenarnya sudah dapat diprediksi," tulis dia.

Pemerintah selaku pemangku kebijakan dianggap tidak memiliki persiapan dan antisipasi sehingga masyarakat dibuat susah karena kelangkaan minyak goreng.

Selain itu, menurutnya, kebijakan satu harga, subsidi minyak goreng dan DMO dianggap gagal karena dibuat berdasarkan diagnosa yang keliru sehingga tidak nyambung.

"Kebijakan subsidi harga yang diterapkan pada kenyataannya gagal karena tak tepat sasaran. Konsumsi minyak goreng rumah tangga 61% nya adalah minyak curah, tapi kebijakan yang dilakukan justru subsidi pada minyak kemasan. Artinya kebijakan yang diambil tak nyambung," katanya.

Ia lantas curiga adanya praktik kartel dalam tata kelola sawit di Indonesia yang sudah lama terjadi. 

"Berdasarkan catatan KPPU, terdapat konsentrasi pasar sebesar 46,5% di pasar minyak goreng. Artinya hampir setengah pasar, dikendalikan oleh empat produsen minyak goreng. Inilah yg membuat struktur pasar perkebunan sawit cenderung oligopolistik, didominasi sekelompok pelaku usaha," ujarnya.

Ia juga mengutip data KPK tentang sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit yang menjelaskan, lebih dari 50% subsidi biodiesel berasal dari dana BPDPKS, dinikmati oleh satu kelompok usaha.

Baca Juga: Dear Emak-emak di Lebak! Hari Ini Ada Operasi Pasar Minyak Goreng di Plaza Lebak, 2.500 Liter Minyak Dijual Murah

"Dengan model seperti ini, adanya indikasi terjadinya praktik kartel dalam wujud industri yang mampu mengontrol harga di pasar, semakin besar. Tak mengherankan jika mereka ternyata juga memiliki daya tawar yg kuat terhadap pemerintah," ujarnya.

"Sepanjang struktur pasar perkebunan sawit dibiarkan oligopolistik, jangan heran jika kebijakan yg dikeluarkan pemerintah tak akan ada yg efektif untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng," tulis dia.