Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit menyentil Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasodjo terkait lamanya proses perizinan pembangunan proyek listrik.
Hal tersebut terjadi ketika Jokowi meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy 515 megawatt di Kabupaten Poso dan PLTA Malea Energy 90 megawatt di Kabupaten Tana Toraja milik Kalla Group, Jumat (25/02/2022).
Awalnya Presiden Jokowi mendengarkan curhatan mantan Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Muhammad Jusuf Kalla yang merupakan pimpinan perusahaan Kalla Group, dimana Jusuf Kalla mengatakan bahwa proses izin pembangunan PLTA ini membutuhkan waktu cukup lama yakni 5 tahun.
Mendengar curhatan tersebut, Jokowi pun langsung menegur Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang kebutuhan hadir dalam acara peresmian tersebut.
Jokowi mengingatkan jajaran PLN untuk membenahi sistem birokrasi yang ada sehingga dapat mendukung pengembangan EBT di tanah air.
“Saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi, utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan," kata Jokowi dalam peresmian tersebut.
"Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla, negosiasi perizinan itu sampai lebih dari lima tahun. Itu baru ngurus izinnya, belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang,” tambahnya.
Jokowi berharap pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di tanah air dapat terus dilakukan sehingga kebutuhan energi hijau dapat dipenuhi.
“Semoga nanti yang berikutnya bisa dilancarkan semuanya, sehingga target kita dalam rangka energi hijau dan EBT ini benar-benar bisa kita lakukan. Karena memang permintaan dari industri untuk mendapatkan energi hijau ini sekarang sangat-sangat tinggi sekali kepada negara kita,” pungkasnya.
Baca Juga: Sangat Senang Resmikan PLTA Poso Energy, Jokowi: Ini Energi Hijau
Berita Terkait
-
Sangat Senang Resmikan PLTA Poso Energy, Jokowi: Ini Energi Hijau
-
PAN Setuju Pemilu 2024 Diundur, Zulhas: Jokowi Masih yang Terbaik Untuk Saat Ini
-
Halo Dunia! RI Bersiap Umumkan Diri jadi Negara Otoritarian Jika Politisi Ngotot Tunda Pemilu Demi Jokowi
-
Usai Cak Imin, Kini Ketum PAN Zulhas Dukung Pemilu 2024 Diundur: Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Tinggi Sekali
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Prudential Syariah Bayarkan Klaim dan Manfaat Rp1,5 Triliun Hingga Kuartal III 2025
-
Rupiah Melemah, Sentimen Suku Bunga The Fed Jadi Faktor Pemberat
-
Daftar Pinjol Berizin Resmi OJK: Update November 2025
-
Survei: BI Bakal Tahan Suku Bunga di 4,75 Persen, Siapkan Kejutan di Desember
-
Berapa Uang yang Dibutuhkan untuk Capai Financial Freedom? Begini Trik Menghitungnya
-
Tiru Negara ASEAN, Kemenkeu Bidik Tarif Cukai Minuman Manis Rp1.700/Liter
-
Pemerintah Bidik Pemasukan Tambahan Rp2 Triliun dari Bea Keluar Emas Batangan di 2026
-
BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas
-
Bunga KUR Resmi Flat 6 Persen dan Batas Pengajuan Dihapus
-
Finex Rayakan 13 Tahun Berkarya