Wakil Ketua DPR RI Sebut Tak Ada Mafia Minyak Goreng, Justru Salahkan Regulasi

Suara.com - Tuduhan mafia minyak goreng yang menyebabkan komoditas tersebut langka ditampik oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.

"Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng," ujar Rachmat Gobel, Selasa (22/3/2022).

Menurut dia, yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan.

"Jadi ini soal pengaturan dalam tata niaga dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng,” ucapnya.

Rachmat Gobel mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap minyak sawit mentah atau CPO dan minyak goreng, mengingat Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Soal minyak goreng hanya masalah hilir dan bukan masalah hulu.

Ia juga mengingatkan agar para menteri terkait pangan menerjemahkan dalam kebijakan dan program konsep Presiden Joko Widodo terkait Trisakti dan Nawacita yang di dalamnya mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan.

"Itu bagus sekali. Para menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa,” ujar mantan Menteri Perdagangan itu.

Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah agar melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab menjaga ketahanan pangan dan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Untuk hal-hal yang strategis dan pokok, seperti soal pangan, maka pengusaha jangan hanya dilihat dari aspek jumlah investasi yang ditanamkan dan jumlah tenaga kerja yang terserap, tapi harus ikut diajak membangun bangsa,” kata mantan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu.

Baca Juga: Kocak! Sindir Pemerintah, Pria Jalani 'Ritual' Turunkan Harga Minyak, Warganet: Mbak Rara Ketar-ketir

Lebih jauh Rachmat Gobel mengatakan masalah pangan bersifat strategis dan jika tak terkendali bisa menjadi politis. Karena itu, lanjutnya, masalah pangan tak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Perdagangan.

“Banyak kementerian dan lembaga lain yang terlibat seperti kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian ESDM, dan sebagainya,” pungkas Rachmat Gobel.