Suara.com - Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan respons terhadap perubahan iklim dalam konteks pembiayaan infrastruktur. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan komitmen Indonesia dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan tujuan yang diharapkan Pemerintah Indonesia dari implementasi kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) di Indonesia, dalam dialog strategis tingkat tinggi dengan tema “Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth”, di Pavillion of Indonesia, Dubai Expo 2020, Senin (28/3/2022).
"Kami meningkatkan kesadaran para investor dan mengadaptasi standar-standar kualitas, yang saat ini sudah menjadi golden standard secara global, yaitu ESG, yang berlaku untuk kualitas pembangunan infrastruktur dan pengambilan keputusan investasi," ujarnya.
Indonesia melalui Kementerian Keuangan, didukung oleh pemerintah Kanada, World Bank, PT SMI, dan PT PII telah menyelenggarakan dialog, sebagai bagian dari agenda Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day. Acara diselenggarakan dalam format hybrid (online dan offline) ini terdiri dari serangkaian sesi pada 28-29 Maret 2022, di Dubai dan Jakarta.
Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan kesiapan pemerintah Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG untuk mendukung infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG. Menurutnya, Indonesia terus menyadari pentingnya peranan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Mengelaborasi pernyataan Menteri Keuangan RI, dalam diskusi tersebut, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, dan Direktur Bakti menyampaikan pentingnya peran teknologi digital untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung tujuan pembangunan yang inklusivitas, upaya mendorong kinerja ESG dalam pembangunan infrastruktur.
Implementasi ESG dalam pembangunan infrastruktur sektor air minum dan perumahan untuk memanfaatkan pasar green investment, serta program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.
Sementara itu, Undersecretary Kementerian Keuangan UEA juga menekankan akan pentingnya menjajaki kolaborasi potensial untuk masa depan pembiayaan infrastruktur dan pembangunan ekonomi.
Undersecretary menyampaikan, investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur adalah kunci untuk mempercepat transisi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Ini adalah prioritas global yang diarusutamakan melalui upaya G20 dengan memajukan agenda investasi infrastruktur yang berkualitas, karena peningkatan partisipasi sektor swasta akan membantu mengembangkan sektor infrastruktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan," kata dia
Baca Juga: Tancap Gas, Kementerian PUPR Mulai Bangun Infrastruktur di IKN Nusantara
"Ini adalah kesempatan besar untuk mengeksplorasi model pembiayaan PPP yang inovatif dan mengeksplorasi perangkat yang diperlukan untuk memudahkan transisi net zero dalam aset infrastruktur yang penting," tambahnya.
Acara juga dihadiri antara lain, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dirjen PPR Kemenkeu, perwakilan Kementerian PUPR, Perwakilan Kementerian Kominfo, dan Perwakilan Jawa Barat.
Hal ini selaras dengan fokus dan agenda utama Presidensi Indonesia pada Forum G20, dimana Indonesia telah menekankan komitmennya terhadap penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan ketahanan (resilience) dalam pembangunan infrastruktur dan investasi.
Adapun peserta yang hadir dan mengikuti acara baik secara offline maupun online berasal dari Investment Authorities, Green Financier, Equity Investor, Rating Agencies, Development Partners, Lender, dan Potential Private Partner.
Dialog diawali pembukaan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, sambutan oleh Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Perwakilan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, dan Undersecretary Kementerian Keuangan UEA.
Selanjutnya, agenda utama dalam dialog tersebut adalah membahas kebijakan pemerintah terkait infrastruktur dalam mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Berita Terkait
-
Gubernur Anies Beberkan 10 Poin Sasaran Pembangunan dari Pengurangan Ketimpangan Hingga Pembangunan Infrastruktur
-
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Siapkan Rp 711 Miliar untuk Pembangunan Infrastruktur di Pantai Barat
-
Menkeu Sri Mulyani Sebut Infrastruktur Adalah Investasi Strategis, Tapi Butuh Duit Banyak
-
Ilmuwan Perkirakan Kota yang Akan Tenggelam Akibat Perubahan Iklim, Ada Jakarta
-
Perubahan Iklim Hingga Konflik Ukraina - Rusia Dibahas Puan Maharani Dalam Forum IPU di Nusa Dua
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Dana Syariah Indonesia Kena Sanksi OJK, Gimana Nasib Uang Lender?
-
Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas Tahun 2026, Menkeu Buka Suara
-
Duo Aguan-Salim Perkuat Cengkeraman di PANI, Bagaimana Prospeknya?
-
Daftar 70 Saham Force Delisting Awal 2026, Ada Emiten Sejuta Umat dan BUMN
-
Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Maret 2026
-
8,23 Juta Penumpang Pesawat Wara-wiri di Bandara Selama Awal Nataru
-
Perhatian! Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Tak Naik
-
Bea Keluar Batu Bara Belum Berlaku 1 Januari 2026, Ini Bocoran Purbaya
-
Tak Hanya Huntara, Bos Danantara Jamin Bakal Bangun Hunian Permanen Buat Korban Banjir
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara