Larangan Ekspor CPO dan Produk Turunannya, Indonesia Rawan Digugat di WTO

Suara.com - Pengamat menilai bahwa selain rawan digugat di WTO dan belum tentu selesaikan krisis minyak goreng, larangan ekspor CPO ini juga malah untungkan negara pengekspor lain seperti Malaysia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan pelarangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, seperti RPO, RBD Palm Olein, Pome dan used cooking oil, terhitung Kamis (28/04).

Lewat akun Youtube resmi Sekretariat Negara, Jokowi mengatakan kelangkaan minyak goreng yang terjadi selama 4 bulan belakangan adalah kondisi yang ironis mengingat Indonesia adalah negara produsen CPO terbesar di dunia.

"Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif. Oleh sebab itu pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri," ujar Jokowi pada Rabu (27/04) malam di Jakarta, seperti dikutip dari akun tersebut.

Larangan ini berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat. Jokowi mengakui larangan ini memang menimbulkan dampak negatif dan berpotensi mengurangi produksi dan tidak terserapnya hasil panen petani. Namun menurutnya, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah.

Siapa yang disasar dengan kebijakan ini?

Kebijakan tersebut mendapatkan kritik dari pengamat perdagangan internasional. Seperti disampaikan Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tidak efektif jika pemerintah hanya ingin memastikan harga minyak goreng turun di pasaran dalam negeri.

Ia menilai kebijakan Presiden Jokowi tersebut terlalu eksesif sehingga tidak jelas menyasar pihak mana yang ingin diberikan shock therapy.

Baca Juga: Koalisi Sebut Kebijakan Larangan Ekspor CPO Perburuk Kondisi Buruh Sawit

"Ingin menyelesaikan masalah namun menimbulkan masalah baru dan akhirnya membunuh semua, dalam kondisi ini petani sawit menjadi rantai yang paling lemah. Dari 14 juta hektare lahan sawit, 40% milik petani, harga TBS akan turun dan terus turun dengan kebijakan ini," katanya.

Menurut Bhima, pelarangan ekspor akan memengaruhi neraca perdagangan Indonesia yang selama ini surplus. Indonesia akan kehilangan pendapatan dari sektor nonmigas sebanyak 12% atau sekitar 3 miliar dolar AS per bulan.

Hilangnya pendapatan tersebut akan dikompensasikan dengan harga minyak goreng dalam negeri dan produk turunan CPO lainnya. "Tidak ada jaminan harga minyak goreng akan turun. Ini malah mengganggu stabilitas rupiah... Apakah pemerintah sudah berdiskusi dengan BI atau OJK?" imbuhnya. Kebijakan yang sama pernah dilakukan pemerintah terkait larangan ekspor batu bara yang hanya berlangsung beberapa hari.

"Ketika ada masalah jangan komoditas yang disetop, tapi tata kelola niaga yang harus diperbaiki," lanjutnya.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri juga menyampaikan hal yang sama. Kebijakan pelarangan ekspor tidak diperlukan jika ingin menurunkan harga minyak goreng dengan kondisi suplai yang sudah jauh lebih baik.

"Harus segara dicabut, karena pengambilan kebijakannya tidak menggunakan analisis cost benefit yang baik," kata Yose.