Bima Arya: Masih Ada Hal Aneh dan Ganjil Serta Ajaib dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Suara.com - Ketua Dewan Pengurus APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Bima Arya mengapresiasi event Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 yang digelar Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) bersama stakeholder terkait.

ISPE 2022 yang pertama kali digelar Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) ini berlangsung di Hotel Westin Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (2/6/2022).

AKEN bahkan menargetkan sebanyak 1 juta produk dalam negeri, terutama UMKM sudah mulai masuk dalam katalog elektronik nasional. Untuk memenuhi target itu, AKEN mulai mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat.

“Saya dukung dan apresiasi AKEN yang menyelenggarakan kegiatan ini. APEKSI memberikan dukungan penuh. Forum ini untuk koordinasi. Dan APEKSI mengundang para kepala daerah untuk menurunkan menjadi hal-hal lebih teknis untuk memberikan keberpihakan nyata kepada produk dalam negeri,” ucap Bima Arya disela pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 ditulis Sabtu (4/6/2022).

Bima Arya yang juga menjabat sebagai Walikota Bogor ini mengakui selama ini masih ada hal-hal yang aneh dan ganjil pengadaan barang dan jasa yang harus menjadi perhatian bersama. Bahkan hal itu berkali-kali diingatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami para kepala daerah yang berasal dari luar sistem banyak menemukan hal-hal yang lucu, ganjil dan ajaib di internal birokrasi, dan itu sudah menahun. Dan itulah yang sering diingatkan, didobrak dan ditegur oleh Pak Jokowi setiap mengumpulkan para kepala daerah. Kata Pak Jokowi jangan business as usual, semuanya harus out of the box,” tutur Bima Arya.

Lebih jauh Bima Arya pun membeberkan bahwa ada lima persoalan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dan keberpihakan terhadap produk dalam negeri.

Pertama tantangan regulasi yang clean and clear sehingga kepala daerah tidak bingung. Kedua, masalah sosialisasi, gagasan bagus besar tapi mentok misalnya hanya di Kementerian ke bawahnya tidak jelas.

Ketiga, persoalan koordinasi. Keempat, harus ada inovasi dan regulasi adalah inovasi, kalau ada yang mentoh harus diterobos. Kelima persoalan konsistensi, karena sering kali semangat di awal tapi kendor setelahnya.

Baca Juga: Bima Arya Blak-blakan Soal Harga Outfit Orang-orang Pemkot Bogor, 'Dikuliti' dari Sepatu hingga Kacamata

“Kalau kita sepakat mengutamakan produk dalam negeri ya sepakatnya harus maksimal juga dong. Tidak usah beri panggung kepada produk lain (dari luar negeri). Kalau bicara komponen dalam negeri, seberapa konsisten kita disitu, seberapa berani kepala daerah mendorong itu,” beber Bima Arya.

Sementata dalam rangka mengenalkan lebih luas mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan konsep Sustainable Procurement (pengadaan berkelanjutan), AKEN menggelar acara pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 di Bali yang dibuka langsung Ketua Umum APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Bima Arya juga dikenal sebagai Walikota Bogor, Jawa Barat yang ditandai pemukulan gong bersama Ketua Umum AKEN Sutardi.

“Kalau kami di Bogor setiap hari Selasa saya wajibkan dan perintahkan seluruh ASN di Kota Bogor yang hampir 7000 orang menggunakan lokal pride, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Konsistensi kita disitu,” tegas Bima Arya.

ISPE 2022 ini merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap negara harus memiliki Program untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah Pengadaan Berkelanjutan (Sustainability Procurement).

Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Procurement adalah sebuah proses dimana organisasi publik memenuhi kebutuhan akan barang, jasa, konstruksi dan utilitas untuk mencapai Value For Money (VFM) dalam keseluruhan siklus penggunaan yang menguntungkan tidak hanya bagi organisasi tersebut, tetapi juga untuk masyarakat dan ekonomi.