Suara.com - Kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur sebesar Rp750.000 untuk wisatawan domestik dan 100 dolar AS (sekitar Rp1.450.000) untuk wisatawan mancanegara dianggap belum tepat.
"Saya sarankan ditunda dulu. Jangan sekarang saat ekonomi dan pariwisata kita sedang rebound setelah sekian lama mengalami kesulitan akibat pandemi," kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty.
Kendati rencana kenaikan tarif tersebut sudah ditunda oleh pemerintah, Evita menilai hal tersebut sangat berlawanan dengan semangat pemulihan ekonomi dan pariwisata, dan sebagai warisan (heritage) , masyarakat juga diberikan hak untuk menikmati warisan masa lalu itu.
Selain, harus dihilangkan kesan negara berbisnis dengan rakyatnya, dengan menerapkan tarif kunjungan yang tinggi.
Anggota DPR dari Dapil Jateng III itu mengingatkan Borobudur merupakan tempat ibadah bagi pemeluk agama Buddha, sehingga tidak seharusnya diberi tarif tinggi.
Ia juga mengatakan, jika harga tiket masuk Borobudur terlalu mahal, dikhawatirkan hanya orang yang punya uang saja yang bisa ke stupa, sehingga bisa memicu kecemburuan sosial.
"Itu tidak bagus, seakan menikmati wisata itu hanya untuk orang kaya saja," katanya, dikutip dari Antara.
Ia menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung upaya konservasi candi sehingga tidak mengalami kerusakan.
Meski demikian, upaya itu bisa dilakukan dengan membuat dan menerapkan peraturan yang tegas dan ketat sebagaimana dilakukan oleh negara-negara lain terhadap heritage mereka.
Baca Juga: Selain Borobudur, Ini Sederet Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO di Indonesia
"Misalnya hanya boleh di lantai berapa, atau pembatasan berapa orang ke lantai tertentu, wajib memakai sandal, anak-anak tidak boleh berlarian, itu bisa diatur. Kita bisa bandingkan dengan Ankor Wat di Kamboja kan juga dengan pembatasan-pembatasan, ada puncak yang tidak bisa dinaiki dan sebagainya," kata dia.
Evita juga meminta agar kenaikan tarif bisa dilakukan bertahap dan mempertimbangkan momentum.
"Pelan-pelan saja, atau bertahap, jangan tiba-tiba seperti ini, dan sekali lagi momentumnya sangat tidak tepat. Tiket masuk naik tinggi tidak banyak wisatawan yang datang, dampaknya pedagang sepi lagi," pungkas Evita.
Berita Terkait
-
Waduh! Kalau Jadi Presiden, Rocky Gerung Bakal Bubarkan DPR: Produknya Buruk Semua
-
Doa untuk Bangsa, Gus Muhaimin Istigasah Bersama 2500 Warga Lampung
-
Takziah ke Pakuan, Gus Muhaimin: Insya Allah Kang Emil Kuat dan Eril Husnul Khotimah
-
Soal Rencana Tiket Candi Borobudur Rp750 Ribu, WNI yang Kerja di Luar Negeri Ini Bandingkan dengan Hagia Sophia: Gratis!
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem di Arab Saudi, DPR Ingatkan Sosialisasi dan Edukasi Jemaah Haji
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
Danantara dan BP BUMN Turunkan 1.000 Relawan untuk Bencana Sumatra, Diawali dari Aceh
-
Komitmen Nyata BUMN Peduli, BRI Terjunkan Relawan ke Daerah Bencana Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf