Suara.com - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pelaksanaan program hilirisasi mineral dan batubara (Minerba) dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat. Kehadirannya banyak membawa manfaat bagi masyarakat.
Anggota DPR RI Komisi IV Amir Uskara mengatakan keputusan Jokowi dengan meluncurkan kebijakan hilirisasi patut mendapat dukungan penuh. Khususnya dari semua elemen di masyarakat.
Dia menilai hilirisasi minerba yang digencarkan Jokowi dampaknya dapat melindungi kekayaan sumber daya alam (SDA) Tanah Air agar tidak habis tereksploitasi. Sehingga manfaatnya dapat dengan maksimal dinikmati masyarakat.
“Kebijakan sebelumnya, batu bara hanya diekspor kemudian tambang diekspor gelondongan, padahal banyak komponen lain yang ada di situ,” ujar Amir Uskara.
Ketua Fraksi PPP DPR RI ini mengatakan, kebijakan hilirisasi ini juga menjadi bukti komitmen Jokowi memberangus para mafia yang sudah banyak membawa kerugian. Tidak hanya bagi masyarakat namun juga terhadap Bangsa Indonesia.
“(Hilirisasi) Ini sebuah kebijakan yang perlu kita apresiasi terhadap Pak Jokowi saat ini yang berani melawan mafia, dan mengatakan itu untuk kepentingan masyarakat,” tambah Amir Uskara.
Dia memaparkan, keberadaan tambang mineral seperti batu bara atau pun nikel memiliki beragam komponen bernilai ekonomi. Karenanya pemerintah mesti dengan cerdik dapat mengoptimalkan pengelolaan bahan mentah tersebut.
“Ah itulah kebijakan pemerintah sekarang harus diolah dalam negeri, diolah dulu baru bisa dikirim ke luar, tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah,” papar Amir Uskara.
Dia pun melihat kebijakan hilirisasi Jokowi turut mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional. Sebab, dengan itu dapat meningkatkan nilai ekonomi bahkan hingga 10 kali lipat.
Baca Juga: Upaya Bangun Hilirisasi Mineral, Pemerintah Akan Larang Ekspor Bauksit dan Timah Tahun Ini
“Dan itu nilai ekonominya bisa 3, 5, sampai 10 kali lipat daripada kita mengekspor bahan mentah,” pungkas Amir Uskara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu