Suara.com - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva berharap China dan negara-negara yang tergabung dalam G20 segera bergerak mengurangi utang global.
"Ini adalah topik yang kita tidak bisa berpuas diri," kata dia dalam sebuah wawancara, dikutip dari Reuters.
Ia menyoroti langkah penting untuk segera membentuk Kerangka Kerja Bersama (Common Framework) dengan tujuan fokus utang dari G20 serta kreditur Paris Club.
"Jika kepercayaan terkikis hingga (secara berulang), Anda tidak tahu di mana itu akan berakhir," ujarnya lagi..
Ia mengaku sudah berbincang dengan Presiden Indonesia Joko Widodo selama pertemuan G7 di Jerman dan mendesak Jokowi untuk turut mendukung kesepahaman bersama terkait utang sebelum KTT G20.
"Para pemimpin G20 tidak ingin berada dalam situasi di mana masalah itu mendominasi pembicaraan hanya karena kami tidak membuat kemajuan," kata Georgieva.
Saat ini, ujar dia, lebih dari 30% negara berkembang terjerat utang dan situasi ini sangat berpotensi semakin buruk karena negara-negara maju mulai bergerak menaikkan suku bunga.
Ia bahkan menyoroti sejumlah negara, tidak terkecuali Sri Lanka yang baru-baru ini pemerintahannya hancur akibat goncangan ekonomi dan sulit mendapatkan bantuan. Kondisi ekonomi Sri Lanka bukan tidak mungkin akan terjadi pada negara lain di dunia.
Terlebih, kondisi politik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan perkembangan positif dan memperburuk krisis pasar negara berkembang yang sebelumnya sudah sangat buruk akibat pandemi COVID-19.
Baca Juga: Bank Dunia Beri Utang Rp 5,2 Triliun ke Indonesia untuk Perbaiki Kualitas SDM
Ia berharap, China bisa melakukan koordinasi dengan lebih baik bersama negara pemberi utang lainnya serta memperingatkan negara yang dipimpin Xi Jinping itu terkait krisis global jika masalah utang tak segera mendapatkan jalan keluar.
Georgieva juga memperlihatkan dukungan untuk mendorong China menyetujui usulan negara itu segera bersedia jadi ketua bersama komite kreditur Zambia.
Ia sendiri menegaskan, agar negara-negara di dunia tidak lagi saling menuding dan menyalahkan satu sama lain dan segera bersatu untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang semakin pelik.
"Pesan saya kepada semua orang adalah, mari berhenti menuding. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan," kata dia.
Berita Terkait
-
Tega! Beredar Video Diduga Lintah Darat Pinjamkan Uang Rp 1 Juta dengan Bunga Rp 350.000 per Minggu
-
Pembayaran Hutang Seret ke Pihak Swasta, Aset BUMN ini Mulai Disita
-
4 Kebiasaan yang Dapat Menghambat Cepat Kaya, Pernah Merasakannya?
-
IMF Ungkap Ekonomi Global Tahun 2023 Makin Suram Jika Konflik Ukraina Tak Segera Berhenti
-
Bank Dunia Beri Utang Rp 5,2 Triliun ke Indonesia untuk Perbaiki Kualitas SDM
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok