Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa Presidensi G20 Indonesia terus menempatkan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, terutama terkait dengan pembiayaan berkelanjutan, menjadi isu yang sangat penting.
“Sejak awal, infrastruktur sudah menjadi salah satu isu yang secara konsisten dan terus-menerus menjadi prioritas negara manapun yang memegang kursi kepresidenan G20. Namun, perjalanan kita semua untuk memperluas tidak hanya pembangunan infrastruktur. Tetapi menjadi infrastruktur yang dapat membiayai infrastruktur berkelanjutan dan transisi hijau masih relatif baru,” ujar Menkeu dalam closing remarks G20 Infrastructure Investors Dialogue ditulis, Minggu (17/7/2022).
Menkeu melihat bahwa keinginan untuk membiayai infrastruktur berkelanjutan dan transisi hijau sangat kuat dan terus berkembang yang semula nilai investasi swasta hijau pada tahun 2014 hanya USD8 miliar menjadi sepuluh kali lipat pada tahun 2020 mencapai USD87 miliar.
“Memang ada keinginan yang kuat di bidang pembiayaan terkait dengan proyek infrastruktur yang dikaitkan dengan komitmen hijau atau keberlanjutan. Ini mewakili setengah dari seluruh investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur,” kata Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu juga melihat keinginan dari banyak negara untuk menyelaraskan investasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kerangka yang selama ini dibahas untuk meningkatkan dampak, skala, keterjangkauan, dan kecepatan pembangunan infrastruktur atau investasi agar negara dapat merancang transisi menuju infrastruktur hijau secara tertib sangat penting. Tidak hanya smooth, tetapi juga adil dan terjangkau,” katanya.
Adapun terdapat empat pilar untuk mencapai tujuan tersebut, yakni prioritas dan target jangka panjang, data dan standar infrastruktur yang berkelanjutan, lingkungan yang memungkinkan untuk implementasi, serta kapasitas untuk berinvestasi dalam inovasi.
“Kami telah mendengarkan dengan seksama semua perspektif terkait dengan banyak isu kritis yang perlu dipertimbangkan bagi kita semua untuk terus bekerja dan mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan."
Baca Juga: Menkeu Gratiskan Tarif Ekspor Kelapa Sawit dan Turunannya Hingga 31 Agustus 2022
Tag
Berita Terkait
-
Menkeu Gratiskan Tarif Ekspor Kelapa Sawit dan Turunannya Hingga 31 Agustus 2022
-
Menkeu: Kami Tidak Bahas Usulan AS Terkait Pengenaan Pagu Harga Minyak Rusia
-
Menkeu Sri Mulyani Sebut Mayoritas Hasil FMCBG ke-3 Disepakati Anggota G20
-
Harga Rumah Makin Mahal, Sri Mulyani Dapat Surat Terbuka Ditampilkan di Pinggir Jalan: Bu, Duduk Bareng Yuk
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Timnas Indonesia vs Timor Leste Sore Ini: Tim Garuda Diterpa Kabar Buruk
-
Soft Life Makin Populer: Saat Gen Z Lebih Pilih Hidup Tenang dan Seimbang
-
Bedak Shade Light Beige Cocok untuk Warna Kulit Apa? Ini 5 Rekomendasinya dari Produk Lokal
-
6 Daftar Mobil Listrik yang Dapat Subsidi Pemerintah, Terbaik untuk Libas Jalanan Kota
-
Profil Sitti Husniah Talenrang, Bupati Gowa yang Diperiksa Polisi Terkait Korupsi Seragam Sekolah
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG