Suara.com - Adanya penyesuaian harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh Pemerintah merupakan sebuah momentum terbaik untuk bisa mengalihkan APBN dan memaksimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Saat ini Pemerintah tengah berfokus untuk bisa lebih memanfaatkan dengan maksimal penggunaan EBT.
Maka dari itu efisiensi akan APBN harus benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin.
Salah satunya adalah dengan melakukan penyesuaian harga BBM dan difokuskan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan saja.
Pasalnya, Pengamat Isu-Isu Strategis, Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa selama ini terdapat sekitar 20 persen APBN yang terkunci untuk pemberian subsidi yang tidak sehat karena tak tepat sasaran.
“Kurang lebih 20% dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi, dan itu tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran,” katanya.
Maka dari itu harus segera dilakukan penajaman subsidi agar APBN tidak tertekan, yang mana beliau menambahkan bahwa jika hal tersebut tidak segera dilakukan justru kecukupan anggaran akan habis di bulan September ini.
“Ini penajaman penggunaan subsidi sehingga APBN kita tidak tertekan, yang mana sekarang ada Rp 502 triliun, sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp 198 triliun,” ungkap Prof Imron pada Sabtu (3/9) dalam dialog di stasiun televisi.
Bukan hanya itu, sejatinya penggunaan minyak dengan berbahan fosil di lain sisi juga memiliki banyak dampak buruk.
Baca Juga: Kenaikan Harga Pertalite dan Solar Makin Dekat, Presiden Jokowi: Tinggal Kami Putuskan
Pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia tersebut menambahkan bahwa grafik harga minyak dunia sendiri terus mengalami peningkatan sejak 50 tahun terakhir.
Di sisi lain, keberadaan akan energi berbahan fosil sangatlah terbatas jika terus menerus dieksploitasi dan mampu memproduksi karbondioksida yang meracuni.
Dirinya memaparkan bahwa Pemerintah RI memiliki target supaya bisa melakukan 30 persen reduksi emisi karbon untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Sementara, hal tersebut akan sulit dicapai apabila APBN terus terkunci hanya untuk memberikan subsidi BBM.
“Oleh karena itu momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkannya dengan energi terbarukan, menuju pada secara total menggunakan energi baru dan terbarukan,” tutur Prof Imron.
Menurutnya Indonesia sendiri sangat memiliki potensi pemanfaatan EBT melimpah sehingga memang sudah saatnya efisiensi APBN dilakukan dengan memberlakukan penyesuaian harga BBM.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Kontradiksi Efisiensi Pemerintah saat Ekonomi Lagi Susah
-
Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi
-
Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS
-
Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik
-
Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah
-
Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya