Suara.com - Ketua Umum Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono berharap pemerintah membuat kebijakan yang adil menyusul program digitalisasi pasar yang dilakukan pemerintah.
Sebab, saat ini pedagang pasar tradisional merasa tersaingi oleh pedagang online rumahan dengan produk-produk impor yang dijual dengan harga murah serta tidak membayar kios dan retribusi daerah.
"APPSI menginginkan adanya program yang jelas dari pemerintah bukan hanya sekedar slogan untuk digitalisasi pasar dengan program QRIS untuk para pedagang," kata Sudaryono dalam keterangannya.
Sebab, sampai saat ini belum ada aturan atau regulasi yang jelas dalam mengatur program digitalisasi pasar. Untuk itu, para pedagang berharap ada aturan yang jelas mengenai hal ini.
Sudaryono menjelaskan, APPSI berharap pemerintah menyediakan aplikasi market place resmi buatan pemerintah untuk para pedagang pasar dan tidak menggunakan aplikasi swasta. Sebab, hampir semua pasar rakyat dikelola oleh pemerintah, baik dinas maupun perusahaan daerah.
"Usulan kami sebaiknya pemerintah menyediakan aplikasi market place /e-commerce bagi pedagang pasar, mengingat hampir semua pasar rakyat dikelola oleh pemerintah, baik Dinas/UPTD maupun Perusahaan Daerah. Jangan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh swasta. Ini adalah solusi persaingan terbuka antara pedagang tradisional dengan pedagang online. Tujuannya agar keduanya tetap berjalan beriringan," Harapnya.
Hal ini disampaikan Sudaryono berdasarkan aspirasi dari sejumlah pedagang pasar yang ada di Indonesia. Sebab, para pedagang merasakan ada persaingan usaha yang tidak fair.
Di mana para pedagang yang menempati kios di pasar harus membayar sejumlah iuran.
"Pedagang yang menempati pasar harus bayar sewa kios atau beli kios dan membayarkan retribusi daerah, kebersihan dan seterusnya," Ujar dia.
Baca Juga: Emisi Gas Rumah Kaca Jadi Tantangan, Startup Ini Tawarkan Akses Pasar Karbon Lewat Teknologi
Dengan demikian, para pedagang yang ada di pasar merasa keberatan bersaing dengan pedagang online yang tidak punya beban seperti mereka. Apalagi saat ekonomi yang sedang dalam pemulihan karena pandemi Covid-19.
"Pedagang online kerja di rumah. Barang barang nya banyak yang import. Dengan harga yang pasti lebih murah karena dikerjakan di rumah," ujarnya.
Untuk itulah peran atau kehadiran dari pemerintah mmemberikan solusi dan jalan keluar dari masalah ini yang sangat dinantikan oleh pedagang pasar. Tujuannya supaya kesejahteraan pedagang pasar merata, tidak hanya sebagian saja.
"Kami berharap ini menjadi solusi atau program dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebab pedagang pasar tradisional sudah cukup terpuruk akibat Covid-19 kemarin," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Pakar Sorot Masalah RAPBN 2027: Anggaran K/L Tercekik Demi Program Prioritas
-
Kejar Transaksi Ritel, CIMB Niaga Terus Pepet Kalangan Gen Z
-
Kebun Sawit PTPN Dijarah, Negara Rugi Rp62,6 Miliar
-
Pasokan Aman, Bahlil Sebut Jangan Salahkan Batu Bara, Itu Teknis PLN
-
Indonesia dan Italia Sepakat Kerja Sama Pengembangan Kapal Angkatan Laut
-
Perum Bulog Hadir di Penas Petani Nelayan 2026 Gorontalo untuk Wujudkan Swasembada Pangan
-
Gaji Rp14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Bebas Pajak! Simak Aturan Terbarunya
-
Usut Kasus Kredit Fiktif Rp15,47 Miliar, OJK Sita 41 Properti Terkait BPRS Gebu Prima Medan
-
MSCI Jadi Penentu Arah IHSG, Investor Tunggu Keputusan Krusial 23 Juni
-
Promosikan Platform Investasi Ilegal, Sejumlah Influencer Dijewer Satgas PASTI