Suara.com - Jika tidak ada aral melintang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing alias ERP di sejumlah ruas jalan Ibu Kota yang sangat padat.
Rencananya tarif yang akan dikenakan untuk jalan berbayar ini mulai dari Rp5.000 hingga Rp19.000.
Usulan tersebut diungkapkan oleh Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dishub DKI Jakarta Zulkifli.
Rencana ini juga tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Rancangan Perda ini sudah dikeluarkan sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Anies Baswedan.
Dalam rancangan beleid tersebut dijelaskan akan ada tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Tarif itu dibayar oleh pengguna jalan ketika melintasi kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik.
Atas rencana kebijakan langsung menuai pro kontra ditengah masyarakat. Merespons ramainya gaduh kebijakan sistem ERP di sejumlah ruas jalan di Jakarta, politisi Demokrat Ardi Wirdamulia ikut angkat bicara.
Melalui cuitannya, Ardi meminta agar publik berpikir lebih adil soal kebijakan ini. Ia menerangkan jika rencana tersebut sepenuhnya urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Berita ini banyak dikomentari negatif terhadap jeng Sri. Yuk berpikir adil. Ini urusan pemprov DKI," kata @awemany seperti dikutip Suara.com pada Selasa (10/1/2023).
Ardi juga menyebut jika kebijakan tersebut sudah digagas oleh pemimpin DKI Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan.
Baca Juga: Megawati Ingin Usung Kader PDIP jadi Capres, Jokowi: Saya Sangat Senang!
"Digagas sejak zaman Anies," ungkapnya.
Cuitan ini pun sontak saja menjadi perhatian dari netizen. Dalam komentarnya, netizen mengungkapkan jika kebijakan tersebut bukan digagas oleh Anies Baswedan, tapi gubernur-gubernur terdahulu.
Program ini sudah digagas lama, sebelum Pak Anies malah. Tapi nggak berhasil dijalankan. Mungkin orang-orang kayak pemilik mobil keberatan. Juga produsen/ATPM mobil. Saya setuju ini dijalankan, sekalian memaksimalkan transportasi umum, mengurangi kemacetan. Bonusnya mengurangi polisi udara," kata netizen.
"Dari zaman Ahok seingat saya," imbuh netizen lain.
"'Proyek ERP di DKI dari Era Jokowi, Ahok, hingga Anies' Kok sejak era Anies?" komentar netizen lainnya lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
Terkini
-
Rupiah Jadi Mata Uang Asia Paling Terburuk, Sentuh Level Rp17.887 per Dolar AS
-
IHSG Terbang pada Selasa Pagi ke Level 6.200-an, DSSA Hingga BREN Topce
-
Usai Libur Panjang, Harga Emas Antam Anjlok Jadi Rp 2.774.000/Gram
-
PHK Tembus 15.425 Orang, Pemerintah Diminta Hati-hati Susun Aturan IHT
-
Harga Minyak Dunia Tertahan di Tengah Drama AS-Iran, Nasib Selat Hormuz Jadi Penentu
-
Mimpi Buruk bagi Pasar Modal RI, Investor Bisa Kabur Jika DSI Mendominasi
-
Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Turun, Antam Masih Kokoh!
-
Mental Baja, Kisah Pensiunan PNS Sulap Rumah Kosong 20 Tahun di Tengah Sawah Jadi Kafe Megah
-
Prabowo Beri Perlakuan Khusus Buat Donald Trump di Aturan Devisa Hasil Ekspor
-
Kemenko Perekonomian Ingatkan Penyusunan Aturan IHT Harus Seimbang