Suara.com - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tanjung Redeb dan PT. Mitra Samudera Kreasi melakukan penandatanganan adendum perjanjian sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Tanjung Redeb.
Hal ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan aset serta dapat mendukung dan meningkatkan fungsi pelayanan di wilayah Pelabuhan Tanjung Redeb, Berau - Kalimantan Timur.
Penandatanganan perjanjian sewa tersebut berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-23/MK.6/KNL.1304/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Barang Milik Negara Atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : KP.1033 Tahun 2022 tanggal 11 November 2022 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kepada PT. Mitra Samudera Kreasi.
“Dengan ditandatanganinya adendum perjanjian sewa yang berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ini, diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pelayanan dan pemanfaatan barang milik negara yang berada di Pelabuhan Tanjung Redeb untuk meningkatkan dan mendukung fungsi pelayanan di Pelabuhan Tanjung Redeb sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Negara,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, di Jakarta.
Arif juga berharap melalui perjanjian tersebut dapat memberikan nilai positif bagi perekonomian. Karena dengan adanya pengembangan infrastruktur pelabuhan diharapkan sektor perekonomian di Kabupaten Berau tempat Pelabuhan Tanjung Redeb berada akan semakin baik sebagaimana arahan Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk terus mendorong sektor perekonomian di berbagai daerah.
Lebih lanjut Arif menyambut baik perjanjian tersebut karena merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan badan usaha swasta sehingga kolaborasi tersebut menandakan sinergi yang baik antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan pihak swasta.
“Saya mewakili Kementerian Perhubungan menyambut baik adanya kerjasama ini, yang menandakan bentuk saling dukung dan meningkatkan sinergi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Swasta. Saya berharap Perjanjian Sewa ini dapat menjadi pedoman dalam pemanfaatan Barang Milik Negara,” jelas Arif.
Disaat yang sama Arif mengatakan perjanjian kerjasama ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus berupaya melakukan pembenahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk di bidang kepelabuhanan.
“Tujuan utama dari pembenahan di bidang kepelabuhanan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia serta meningkatkan kinerja dan daya saing di bidang kepelabuhanan dan mampu berdaya saing secara global,” kata Arif.
Baca Juga: Gunung Kerinci Erupsi, Penerbangan Aman?
Sementara itu Direktur Utama PT. Mitra Samudera Kreasi, Ayi Paryana mengatakan PT. Mitra Samudera Kreasi menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atas kepercayaan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (sewa lahan : 5.854 M2), dengan arus volume container ( in dan out) rata rata sebulan adalah mencapai 3000 box (TEUS).
Pada kesempatan yang sama ia menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Bapak Ahong selaku Direktur PT Prima Anugrah Sejahtera Nusantara sebagai Mitra kerja dan sebagai mitra lokal di Kabupaten Berau.
"Kami berkomitmen akan mendukung penuh tugas Pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dari dan ke kapal, meningkatkan Pelayanan Publik, mengutamakan keselamatan kerja khususnya di lapangan penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Redeb," ujarnya.
Selanjutnya, ia juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh Bapak Hotman Siagian selaku Kepala Kantor UPP Kelas II Tanjung Redeb bersama Staf, yang mendapatkan Piagam Penghargaan Terbaik I, dalam kategori Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP Terbaik Tahun 2022 (Kategori 50 s/d 100 Miliar) yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 4 Januari 2023.
"Kami banggga, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb mampu meraih dan mengukir prestasi dan menjadi salah satu Regulator yang memberikan konstribusi atas penerimaan PNBP Tahun 2022 kepada Negara," tambahnya.
Adapun Pelabuhan Tanjung Redeb adalah selah satu penopang perekonomian di Kabupaten Berau Kalimantan Timur hingga ke Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Sambut Bryan Adams Live in Jakarta 2026, BRI Sediakan Tiket Eksklusif Lewat BRImo
 - 
            
              Proyek Waste to Energy Jangan Hanya Akal-akalan dan Timbulkan Masalah Baru
 - 
            
              Geger Fraud Rp30 Miliar di Maybank Hingga Nasabah Meninggal Dunia, OJK: Kejadian Serius!
 - 
            
              Laba PT Timah Anjlok 33 Persen di Kuartal III 2025
 - 
            
              Kala Purbaya Ingin Rakyat Kaya
 - 
            
              Didesak Pensiun, Ini Daftar 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia
 - 
            
              IHSG Berakhir Merosot Dipicu Aksi Jual Bersih Asing
 - 
            
              Riset: Penundaan Suntik Mati PLTU Justru Bahayakan 156 Ribu Jiwa dan Rugikan Negara Rp 1,822 T
 - 
            
              Rupiah Terkapar Lemah di Penutupan Hari Ini ke Level Rp 16.700 per USD
 - 
            
              Emiten Milik Sandiaga Uno SRTG Tekor Rp 2,43 Triliun di Kuartal III-2025