Suara.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Kementerian Keuangan melakukan audit menyeluruh terhadapa para petinggi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), langkah ini merupakan buntut dari kasus rekening gendut yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo sebesar Rp56 miliar.
Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan mengatakan langkah audit ini perlu dilakukan mengingat adanya temuan FITRA terkait lonjakan harta kekayaan para petinggi pajak, selain milik Rafael Alun.
"Disini juga ada pejabat yang kenaikan hartanya hingga Rp11,4 miliar antara periode 2017-2021, ada juga rata-rata peningkatan hartanya rata-rata Rp8 miliar. Jadi ini mesti harus ada yang diusut tuntas," kata Misbah saat berbincang dengan Suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (28/2/2023).
Sayangnya Misbah tak menyebut pejabat pajak yang dimaksud tersebut dan lebih mendorong pihak Kemenkeu untuk melakukan investigasi lanjutan dengan menggandeng Komisi Pemberantrasan Korupsi (KPK).
"Irjen Kemenkeu bisa bekerja sama dengan KPK menelusuri kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN sudah benar atau belum, di dapat dari mana, karena ada beberapa pendapatan yang tidak dicatatkan nah itu yang perlu diperjelas," kata Misbah.
"Sumber-sumber pendapatannya dari mana, itu pentig untuk ditelusuri lebih lanjut bila perlu ada audit investigatif pada para petinggi-petinggi Dirjen pajak dan pejabat yang lain di kementerian-kementerian yang lain untuk dilihat sumber kekayaanya di dapat dari mana apakah itu legal apa ilegal," tambahnya.
Sebelumnya gaya hidup mewah para pejabat negara kini jadi sorotan usai kasus Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta hingga mencapai Rp56 miliar, padahal Rafael sendiri merupakan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Kekayaan Rafael sendiri terbongkar usai kasus penganiayaan anaknya Mario Dandy Satrio kepada anak petinggi GP Ansor menjadi viral. Mario saat melakukan penganiayaan diketahui membawa mobil mewah Rubicon dan memiliki gaya hidup mewah dari akun media sosialnya.
Rafael sendiri sudah mengundurkan diri menjadi ASN Ditjen Pajak pada Jumat (24/2/2023) lalu karena adanya kasus ini.
Berita Terkait
-
Nah Lho! Transaksi Aneh di Keuangan Pejabat Pajak Rafael Alun Dianggap KPK Jadi Pintu Pembuka Penelusuran Korupsi
-
Ucapan Lama Ahok Tantang Pejabat Lapor Pajak Kembali Ramai di Media Sosial, Buktikan Pajak yang Kalian yang Bayar!
-
Sandiaga Uno Ikutan Jengkel Lihat Kelakuan Mario Dandy Anak Pejabat Pajak Kemenkeu
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Harga Pangan Nasional 7 Mei 2026: Bawang Merah Meroket, Cabai dan Minyak Goreng Ikut Naik
-
Kurs Rupiah Hari Ini 7 Mei 2026 Naik ke Rp17.336, Ini Penyebabnya
-
BI: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Pendorong Ekonomi Indonesia Meroket
-
IHSG Lanjutkan Tren Penguatan Pagi Ini, Melesat ke Level 7.100
-
Hari Buruh Internasional, Serikat Pekerja Pegadaian Makassar Gelar Pekan Olahraga dan Seni
-
Emas Antam Terus Meroket, Hari Ini Harganya Rp 2,84 Juta/Gram
-
Ngeri! Macet Jabodetabek Rugikan RI Rp 100 T, BUMN Ini Punya Solusinya
-
BI dan ASEAN+3 Siaga! Ancaman Krisis Ekonomi Global Kian Nyata
-
Ruijie Luncurkan Cybrey di RI Biar UKM Bisa Pakai Jaringan Kelas Kakap
-
Tekan Beban Klaim BPJS Kesehatan, Produk Tembakau Alternatif Jadi Opsi Realistis?