Suara.com - Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mendukung upaya Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia agar masyarakat tidak ikut terpolarisasi pada sektor investasi khususnya investasi dari pihak asing.
Menurut Piter, investasi pada program hilirisasi yang sedang digenjot pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Selain itu, tidak dapat mengandalkan modal dari dalam negeri.
"Hilirisasi membutuhkan dana investasi yang sangat besar. Hilirisasi tidak mungkin bisa dilakukan kalau hanya mengandalkan dana dalam negeri," ujar Piter dikutip, Kamis (23/3/2023).
Piter mengatakan, sikap anti atau sentiment terhadap investasi asing merupakan pemikiran yang sempit yang menghambat kemajuan sebuah bangsa.
"Anti asing itu adalah pandangan yang sempit dan menghambat kemajuan. Tidak ada satupun negara yang bisa bertransformasi menjadi negara maju tanpa kehadiran modal asing," jelas dia.
Menurut Piter program hilirisasi sumber daya alam Indonesia harus mendapatkan dukungan, pasalnya tujuan dari dilakukannya program tersebut adalah memberikan nilai tambah, membangun industri yang dapat membuka lapangan kerja serta mensejahterakan kehidupan rakyat.
"Hilirisasi adalah bentuk kita mensyukuri semua anugerah kekayaan alam kita. Kita harus bisa mengolahnya, mendapatkan value added sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat indonesia. Dengan hilirisasi kita membangun industri yang akan membuka lapangan kerja yang sangat luas. Tanpa hilirisasi kita kehilangan begitu banyak kesempatan. Kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang," imbuh dia.
Oleh sebab itu, Piter menyarankan pemerintah supaya konsisten dengan kebijakan program hilirisasi dan dia berharap jangan berhenti pada saat pemerintahan sekarang saja, namun dapat diteruskan oleh pemimpin selanjutnya.
"Saran saya sederhana, pemerintah hendaknya konsisten dengan kebijakan ini. Pergantian rezim jangan sampai mengubah arah kebijakan yang sesungguhnya terlambat kita lakukan," kata Piter.
Baca Juga: Bahlil Lawan Balik Gugatan Uni Eropa Atas Pelarangan Ekspor Nikel, Ini Kata Ekonom
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia, mengatakan isu-isu terkait polarisasi di sektor investasi, terutama pada sentimen penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing, memang masih kerap mencuat di tengah-tengah masyarakat.
Tetapi, Bahlil menatakan bahwa peran investor asing dalam pembangunan di Tanah Air tidak bisa disangkal. Karena menjadi pendukung utama upaya hilirisasi yang saat ini tengah digenjot oleh pemerintah.
"Bukan saya bela pihak asing, tapi fair saja, kalau kita tidak mau pihak asing masuk, maka kita akan menjadi negara yang lambat dalam proses hilirisasi," kata Bahlil.
Bahlil yang juga mantan Ketua Umum HIPMI itu menambahkan, peran investor asing itu diperlukan untuk mengisi kekosongan pemerintah, yang tidak bisa menggunakan APBN untuk menggenjot hilirisasi dan membangun industri-industri tersebut.
"Pemerintah itu tugasnya membangun regulasi," ujarnya.
Sementara itu, dalam hal ketersediaan lapangan kerja yang hadir dari adanya investasi asing tersebut, diakui Bahlil benar-benar membantu terciptanya peluang kerja yang lebih banyak. Jika itu dibanding yang bisa diciptakan oleh pemerintah sendiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak
-
Bukan Bitcoin! Koin Kripto Ini Diprediksi Bakal Meroket Tahun 2026