Pemerintah Lampung Buru-buru Perbaiki Jalan Gegara Jokowi? Begini Kata Menteri PUPR

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke Lampung untuk mengecek langsung kebijakan Pemerintah Daerah terkait jalan rusak yang menjadi viral di media sosial.

Pengecekan ini akan dilakukan melalui kunjungan langsung ke Lampung. Menurut Basuki, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan Pemda setempat sudah tepat dalam menangani permasalahan jalan yang menjadi viral di media sosial.

Basuki menyatakan hal ini dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu (3/5/2023). Dia juga menyampaikan bahwa Presiden akan pergi ke Lampung pada hari Jumat (5/5/2023), meskipun dia tidak mengetahui alasan mengapa Presiden baru akan bertolak ke Lampung pada hari tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang dijadwalkan akan bertolak ke Lampung pada hari Rabu, untuk meninjau beberapa jalan rusak di provinsi tersebut.

Basuki juga menyatakan bahwa Presiden akan mengecek beberapa ruas jalan, tidak hanya jalan nasional, tetapi juga jalan provinsi dan kabupaten.

Ia juga turut menyinggung bahwa kunjungan ini terkait dengan adanya kritikan di media sosial mengenai kondisi infrastruktur jalan di Lampung.

Pasalnya, belakangan publik di media sosial dipaparkan beberapa video yang memperlihatkan adanya perbaikan jalan di Lampung. Perbaikan jalan itu gencar dilakukan menjelang kunjungan Presiden Jokowi.

Meski demikian, Basuki membantah adanya interventi terhadap Pemerintah Provinsi Lampung terkait perbaikan jalan yang akan dikunjungi oleh Presiden.

"Oh enggak, enggak. Belum ada perintah itu. Tapi survei iya, mungkin karena yang mau dikunjungi Pak Presiden. Tapi pelaksanaannya saya yakin belum ada perintah," kata dia.

Baca Juga: Bukan Rabu Ini, Jokowi Akan Cek Jalan Rusak di Lampung pada Jumat Nanti

Menurut Basuki, belum ada perintah untuk memperbaiki jalan tersebut, namun survei akan dilakukan untuk memastikan kebenaran dari kebijakan Pemda dalam menangani masalah tersebut.