Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa berakhirnya status pandemi Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara.
Hal ini diungkapkannya saat menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPR yang dikutip Senin (22/5/2023).
“Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia,” ungkap Sri Mulyani.
Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
Menkeu mengatakan perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa. Sementara itu, tantangan terakhir yaitu pandemi seperti Covid-19 yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan.
“Selain keempat tantangan besar tersebut, perekonomian global tahun 2023-2024 masih dihadapkan pada tekanan berat. Laju inflasi global yang belum kembali ke level normal rendah menyebabkan suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi higher for longer,” pungkas Menkeu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Trump Ungkap Nego Perang Berjalan Mulus, Iran Bantah: Awas 'Manipulasi' Pasar!
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Timur Tengah Hadapi Kiamat Kecil Jika Iran Serang Instalasi Desalinasi Negara-negara Arab
-
Anggaran Dana Pensiun DPR-Pejabat Diusulkan untuk Guru Honorer hingga Nakes
-
Perhatian Pemudik! Rest Area KM 52B Bisa Ditutup Sewaktu-waktu Saat Arus Balik
-
Purbaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI 5,7% di Q1 2026 Meski Ada Perang AS vs Iran
-
Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,6 Persen Berkat Mudik Lebaran 2026
-
285 Ribu Kendaraan Bakal Padati Jalan Tol Trans Jawa pada 24 Maret
-
LPEI Ungkap Risiko Konflik Timur Tengah ke Kinerja Ekspor Indonesia Masih Terbatas
-
Harga Minyak Dunia Bisa Tembus 120 Dolar AS per Barel Sepanjang 2026, Naik 2 Kali Lipat