Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merespon usulan adanya mandor tenaga kerja asing atau bule yang mengawasi pembangunan di IKN Nusantara. Menurut Jokowi, usulan tersebut tidak menimbulkan masalah.
Kepala Negara ini mengakui, adanya usulan menggunakan mandor bule dalam rapat kabinet. Jokowi bilang, jika mandor bule itu hanya berjumlah 1 atau 2 orang tidak akan menjadi masalah.
Sebab, tujuan penggunaan mandor bule, hanya semata-mata untuk meningkatkan kualitas bangunan di IKN Nusantara.
"Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya 1 atau 2 untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek gimana kualitasnya? Kalau hanya 1 atau 2 yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, bisa mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik kenapa tidak," ujar Jokowi setelah mengunjungi Pasar Menteng Pulo, Jakarta, yang ditulis, Jumat (16/6/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, pihaknya ingin bangunan yang ada di IKN berkualitas. Jokowi juga mewanti-wanti jangan sampai bangunan IKN, seperti Istana Negara kualitasnya setara dengan SD Inpres.
"Kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD Inpres, emang mau," imbuh Jokowi.
Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan alasan pemerintah menggunakan jasa mandor orang asing atau bule di Proyek IKN.
Menurut Menko Luhut, pemerintah terpaksa menggunakan mandor bule agar mangawasi kualitas proyek-pryek IKN.
"Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jadi jangan nanti Istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, yang dikutip, Senin (12/6/2023).
Baca Juga: Kejar Target Investasi Rp 1.400 Triliun di Tahun Politik, Bahlil: Jangan Ada Kampret-Cebong
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Uang Beredar Tembus Rp10.415 Triliun, BI Ungkap Likuiditas dan Kredit Makin Kencang
-
MSCI Tunda Keputusan, Ini Sinyal Bahaya yang Harus Diwaspadai IHSG
-
WSKT Siap Garap Tol Yogyakarta-Bawen Senilai Rp2,1 T, Pangkas Waktu Tempuh Jadi 1 Jam
-
Pelaku Logistik Kompak Dukung Konsolidasi, Targetkan Ongkos Distribusi Lebih Murah
-
Kabar Baik dari MSCI! Indonesia Tetap Emerging Market, OJK Bidik Lebih Banyak Investor Asing
-
Tak Turun Kasta, MSCI Tetap Pertahankan Pasar Saham RI di Emerging Market
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika