Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan. ajang World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak akan dihapus, namun masih sedang dalam negosiasi mengenai harga penyelenggaraan.
"Ajang WSBK di Sirkuit Mandalika tetap berlangsung, kami masih dalam proses negosiasi mengenai harga atau royalti yang harus dibayarkan," kata Erick saat meresmikan tiga proyek pembangunan berkelanjutan di KEK Mandalika pada hari Minggu (9/7/2023.
Untuk mengembangkan pariwisata di KEK Mandalika, tidak hanya dengan menggelar ajang MotoGP dan WSBK, tetapi juga perlu diadakan event lain yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB.
Dalam menyelenggarakan suatu event, tentu harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga tidak mungkin diselenggarakan jika mengakibatkan kerugian.
"Masalah harga masih sedang dinegosiasikan saat ini, agar tidak ada kerugian saat melaksanakan kegiatan," tambahnya, dikutip dari Antara.
Selain MotoGP dan WSBK, kegiatan Shell Eco Marathon yang diadakan di Sirkuit Mandalika diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke KEK Mandalika.
"Melalui ajang ini, diharapkan generasi muda kita dapat menciptakan teknologi yang hemat energi. Kegiatan ini diikuti oleh para pelajar dari berbagai universitas di Indonesia dan luar negeri," tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menanggapi rencana penghapusan WSBK di Sirkuit Mandalika karena menyebabkan kerugian sebesar Rp100 miliar.
Gubernur meminta PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk tidak hanya melihat untung dan rugi dari penyelenggaraan suatu event.
"Mereka seharusnya sadar sejak awal bahwa penyelenggaraan suatu event pasti akan mengalami kerugian. Namun, dampak keseluruhannya juga harus dihitung," kata Gubernur.
Ia tidak setuju dengan rencana penghapusan WSBK karena menurutnya, baik WSBK maupun MotoGP di Mandalika sangat berdampak bagi daerah dan masyarakat.
"Memang, pada awal penyelenggaraan suatu event pasti akan mengalami kerugian, tetapi jika melihat dampaknya secara keseluruhan, maka perlu dibahas ulang dan tidak dijadikan sebagai beban," tambahnya.
"Jangan hanya fokus pada WSBK, tapi juga jangan menghapus MotoGP sehingga mereka dapat berkonsentrasi di Bali karena ada banyak uang di sana," ujar Gubernur NTB tersebut.
Berita Terkait
-
Bocor Tim Ranger Medsos Erick Thohir, Said Didu: Sejak Gunakan ATM Bank BUMN untuk Kampanye, Integritasnya Sudah Dipertanyakan
-
Edisi Bucin, Ketum PSSI Erick Thohir Berikan Ucapan Romantis untuk Sang Istri Elizabeth Tjandra
-
Ketum PSSI Erick Thohir Sepakat Hentikan Liga 1 Musim ini, Bagaimana Nasib Pemain Persib, Persija, Persebaya, dan Lainnya?
-
3 Keuntungan andai PSSI Bentuk Timnas Indonesia U-14
-
Cek Fakta: Ketum PSSI Murka, Erick Thohir Tantang Langsung Timnas Malaysia di Depan Presiden FIFA, Benarkah?
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok