Suara.com - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan bahwa segala bentuk penarikan garis wilayah, termasuk Peta Standar China Edisi 2023, harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982).
"Penarikan garis apa pun, klaim apa pun yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982," kata Retno dalam pernyataannya setelah rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis (31/8/2023), seperti dikutip via Antara.
Pernyataan ini adalah tanggapan dari Menteri Luar Negeri terkait Peta Standar China Edisi 2023 terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Daya Alam China pada hari Senin (28/8). Peta tersebut mengklaim sejumlah wilayah yang mencakup wilayah India, perairan Malaysia, hingga dekat wilayah Indonesia.
Retno juga menegaskan bahwa sikap Indonesia ini adalah sikap yang telah dipegang secara konsisten terkait dengan kedaulatan wilayah.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, pada hari Rabu (30/8), mengharapkan agar semua pihak tidak berlebihan dalam menafsirkan peta baru yang dikeluarkan oleh negaranya.
"Kami berharap pihak-pihak terkait dapat tetap objektif dan tenang, serta menahan diri dari menafsirkan masalah ini secara berlebihan," kata Wang.
Peta terbaru dari China ini mencakup bagian wilayah maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia yang berdekatan dengan Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Vietnam.
UNCLOS 1982 menegaskan bahwa dalam wilayah perairan tersebut, negara-negara memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati.
Pemerintah Malaysia telah menolak Peta Standar China Edisi 2023 yang mengklaim wilayah maritim Malaysia berdasarkan Perjanjian Baru Peta Malaysia tahun 1979.
Baca Juga: China Open 2023: Babak Awal, Ahsan/Hendra Bersiap Hadapi Juara Dunia
Sementara itu, India juga telah menyampaikan protes keras melalui saluran diplomatik sebagai respons terhadap peluncuran Peta Standar China Edisi 2023. Hubungan antara kedua negara tetangga ini memang tegang, terutama terkait dengan sengketa perbatasan di wilayah Himalaya yang panjangnya 3.440 km dan belum memiliki batas yang jelas.
Berita Terkait
-
Sosok Tseng Tai-lin, Pelatih China Taipei yang Akan Melawan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
-
Potensi Anthony Ginting Raih Gelar di China Open 2023, Bisa Mulus ke Final?
-
2 Drama Kerajaan yang Dibintangi Guan Xiaotong, Genre Politik dan Misteri
-
Sebanyak 88 WNA China Terjaring Kasus Love Scamming di Batam
-
China Open 2023: Babak Awal, Ahsan/Hendra Bersiap Hadapi Juara Dunia
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Bank Mandiri Raih Laba Bersih Rp 37,7 Triliun Hingga Kuartal III-2025
-
5 Opsi Leasing untuk Cicilan Mobil Baru dan Bekas, Bunga Rendah
-
LPKR Manfaatkan Momentum Tumbuhnya Sektor Properti untuk Cari Pundi-pundi Cuan
-
Intip Strategi PIS Kembangkan SDM di Sektor Migas dan Perkapalan
-
Padahal Labanya Melonjak 44 Persen, Tapi Saham Perusahaan Haji Isam JARR Melempem
-
Beda Syarat KPR Mandiri dan KPR BNI
-
BRI Peduli Salurkan CSR untuk Renovasi Masjid di Pandeglang
-
Menkeu Purbaya Mau Tindak Pakaian Bekas Impor Ilegal, Saleh Husin: Ayo Gas Terus!
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
OJK Targetkan 93 Persen Masyarakat Indonesia Melek Keuangan, Ini Caranya