- Penerimaan pajak awal 2026 naik signifikan, didorong aktivitas ekonomi kuartal I dan perbaikan administrasi perpajakan.
- Kenaikan konsumsi ritel periode Natal, Tahun Baru, serta Ramadan menjadi faktor utama tingginya PPN dan PPnBM.
- Digitalisasi sistem perpajakan, termasuk Coretax, berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak dan mengamankan pendapatan negara.
Suara.com - Kenaikan penerimaan pajak di awal tahun mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi pada kuartal I 2026 sekaligus perbaikan administrasi perpajakan di Indonesia, demikian kata para sejumlah ekonom.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan peningkatan aktivitas ekonomi tersebut sejatinya merupakan hal yang wajar pada kuartal I tahun ini.
Menurutnya, pada awal kuartal ini Indonesia masih menerima dampak ekonomi dari periode Natal dan Tahun Baru sehingga aktivitas konsumsi meningkat. Kemudian pada pertengahan kuartal, konsumsi juga cenderung naik seiring antusiasme masyarakat menyambut Ramadan dan Idulfitri.
"Jadi memang kuartal I ini cukup unik karena konsumsi ritel juga sedang meningkat pada periode ini. Jadi penerimaan negara pun ikut meningkat," ujar Wijayanto, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, kenaikan transaksi dan konsumsi masyarakat tersebut menjelaskan mengapa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi kontributor utama pertumbuhan penerimaan pajak pada awal tahun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga akhir Februari mencapai Rp245,1 triliun, atau meningkat drastis 30,4 persen dari Rp188 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, komponen PPN dan PPnBM menyumbang Rp85,9 triliun atau sekitar 35 persen dari total penerimaan pajak. Menariknya, nilai PPN dan PPnBM tersebut tercatat tumbuh 97,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Jadi hal ini menegaskan status pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara di triwulan ini dan bisa menutupi kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh moderat akibat koreksi harga komoditas," imbuh dia.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menilai kenaikan penerimaan pajak, khususnya PPN dan PPnBM, menunjukkan bahwa konsumsi domestik tengah berada dalam fase pemulihan.
Baca Juga: Pajak THR 2026 Berapa Persen? Ini Ketentuan dan Cara Menghitungnya
Namun demikian, ia mengatakan faktor tersebut bukan satu-satunya penyebab meningkatnya penerimaan pajak. Menurutnya, perbaikan administrasi perpajakan, termasuk melalui sistem Coretax, juga berperan dalam mengamankan penerimaan negara.
"Digitalisasi sistem pajak membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan potensi kebocoran penerimaan," pungkas dia.
Berita Terkait
-
5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
-
Bebas Pajak! Segini THR yang Dikantongi Menkeu Purbaya Tahun 2026
-
Tak Dipotong Pajak! THR Prabowo-Gibran Cair, Segini Besarannya
-
Purbaya Buka-bukaan Soal Tekor APBN 2026: Ya Memang Kita Desain Defisit
-
Bukti Potong Tak Muncul di Coretax? Ini 5 Penyebab dan Solusi Praktisnya
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Sepertiga Remaja Alami Masalah Kesehatan Mental, Skrining Tanpa Pendampingan Tak Berarti
-
BNI Sekuritas Buka Suara soal Dugaan Perundungan yang Seret Nama Pegawai di Media Sosial
-
Fashion Show dari Limbah hingga Bazar UMKM Ramaikan Alun-alun Cilegon
-
Ketika Penyandang Disabilitas Didorong Membangun Bisnis Berkelanjutan
-
KPK Tahan 4 Tersangka Baru Korupsi Asuransi Fiktif PT Pelni Rp263 Miliar
-
Limbah Sianida vs Kemarau Panjang: Saat Sungai Cikaniki Mati Rasa dan Warga Berjuang Demi Air Bersih
-
Askrindo Pertajam Strategi Pertumbuhan, Fokus Diversifikasi Produk hingga Digitalisasi
-
Optimalkan Pelayanan Publik, Mendagri: Pentingnya Penguatan Kapasitas & Dukungan Bagi Kepala Daerah
-
Nyaris Beredar! Polisi Gagalkan Distribusi 784 Ribu Butir Obat Keras Ilegal di Bandung
-
Semakin Praktis, Pembayaran Transportasi Umum Kini Cukup Tempel HP