Daftar Pejabat yang Tolak Impor KRL Versi Warganet

Suara.com - Kebutuhan masyarakat Jakarta akan moda transportasi umum yang mumpuni mungkin tidak lagi bisa dibendung. Meski demikian, rencana impor KRL bekas yang diagendakan masih harus menghadapi banyak penolakan. Sederet daftar pejabat yang tolak impor KRL diungkap warganet, melalui sebuah utas di X.

Mungkin salah satu sosok pejabat yang memiliki nama paling besar di antara deretan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang secara terang-terangan menolak hal ini.

Tapi apakah hanya sosok beliau saja? Disampaikan dalam utas dari akun bernama @ds*tin, berikut nama-namanya.

Evita Nursanty, PDIP

Telah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama tiga periode, sosoknya bukan nama baru di parlemen. Masuk dari dapil Jawa Tengah III, Evita tegas memberikan penolakan dan sempat viral beberapa waktu yang lalu.

Tidak sedikit yang masih mencibir bahwa sosoknya justru sama sekali tidak tahu perbedaan kereta jarak jauh dan KRL, yang digunakan warga Jakarta setiap hari, karena ia menyatakan kepadatan hanya terjadi saat lebaran dan tahun baru saja.

Agus Gumilang

Menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan berasal dari Partai Golkar, kementeriannya belum juga memberikan rekomendasi untuk impor KRL bekas yang berasal dari Jepang. Mengingat kini kebutuhannya sudah semakin urgent, hal ini banyak disayangkan oleh masyarakat.

Beliau menyatakan tidak perlu melakukan impor KRL bekas.

Baca Juga: Kabar Duka, Ibu Hamil yang Diejek di KRL karena Pakaian Terbuka Alami Keguguran

Beberapa Pejabat BPKP

Beberapa pejabat yang ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga tegas menolak hal ini. Nama-nama tersebut antara lain adalah Muhammad Yusuf Ateh, Ernadhi Suramanto, Salamat Simanullang, Iwan Taufiq Purwanto, Raden Suhartono, Sally Salamah, dan Agustina Arumsari.

Disebutkan dalam utas terkait bahwa instansi ini adalah ‘pelaku’ utama penolakan impor KRL bekas selain Kementerian Perindustrian.

Bambang Haryadi

Jabatannya adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Ia menyampaikan bahwa rencana impor KRL bekas tidak sejalan dengan instruksi presiden yang ingin mengutamakan penggunaan industri dalam negeri.

Dalam pernyataannya yang dimuat di sebuah media online, ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki PT. INKA yang telah mengekspor produknya. Ia mempertanyakan kenapa masih ada urgensi untuk membeli kereta bekas yang disebutnya rongsokan dari Jepang.