Suara.com - Viral ada video di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diminta iuran untuk pemenangan salah satu pasangan capres dan cawapres. Iuran itu mengarah ke pemenanganan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku belum tahu dan irit bicara terkait video viral tersebut.
"Wah saya belum mendengar, nanti kita cek," kata Anas di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Anas juga tidak menanggapi terkait adanya delapan organisasi kepala desa yang hanya mengundang pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia langsung berjalan menaiki mobil dinasnya sambil melontarkan senyum kepada para awak media.
ASN Akui dapat arahan Bupati
Sebelumnya, video viral itu beredar di media sosial X yang mana, ada seorang perempuan yang berseragam PNS Pemerintah Kabupaten Boyolali mengakui dapat arahan dari bupati agar memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Bahkan, wanita tersebut juga mengaku ditarik iuran untuk biaya pemenangan. Jika tidak membayar, maka akan diancam pindah dari tempat tinggalnya.
Video terbaru dari akun @PartaiSocmed memperlihatkan ada video belasan orang yang diduga PNS Boyolali mengembalikan uang iuran di satu ruangan.
"Karena kita sudah bulat untuk dibubarkan, kita bubarkan. Kemudian uang yang sudah terkumpul kita bagikan," kata pria berkemeja hitam yang membacakan kesimpulan rapat.
Baca Juga: Keuntungan Bagi ASN/PNS yang Mau Pindah ke IKN Nusantara Tahun 2024
"Setelah kita tidak ada organisasi ASN Paguyuban ini, nek panjenengan ada sikap, tindakan, perilaku, gerakan, mengarah ketidaknetralan menjadi tanggung jawab masing-masing," lanjutnya.
PDIP Buka Suara
DPD PDIP Jateng akhirnya buka suara setelah menginvestigasi hebohnya video tersebut. Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto menjelaskan, pihaknya melakukan investigasi untuk mencari kebenaran video tersebut.
"Pernyataan itu didesain atau fakta? Kita juga masih tanda tanya bos, bahkan kemarin ada yang bersalaman dengan Ibu (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri) saja ada yang mendesain, faktanya tidak begitu,” kata Bambang Wuryanto dilansir dari ANTARA, Minggu (19/11/2023).
Dia memaparkan, PDIP akan memberikan tanggapan dan klarifikasi secara resmi jika video rekaman ASN Boyolali tersebut terbukti merupakan fakta.
"Kalau sudah benar itu fakta, baru kita tanggapi, tapi kalau belum fakta jangan ditanggapi. Kalau ditanggapi berarti saya terjebak dalam urusan yang belum pasti," imbuh dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Geger Platform Emas Digital Gagal Bayar Nasabah Gegara Aksi Tarik Dana Massal
-
FOMC 2026: The Fed Tahan Suku Bunga, Bitcoin Amblas ke Level 70.000 Dolar
-
Purbaya Sebut Pihak BEI Temui MSCI Senin, Jamin Pemerintah Tak Ikut Intervensi
-
Seloroh Purbaya Minta Ditraktir Prabowo Jika Ekonomi RI Tembus 6 Persen
-
Rosan Roeslani Tegas Bantah: Tak Ada Rencana Rombak Direksi dan Komisaris Bank Himbara
-
BI Catat Asing Bawa Kabur Dananya Rp 12,40 Triliun dari Pasar Saham
-
Pendampingan PNM Dirasakan Langsung oleh Perempuan Pesisir Kaltim
-
Kampanye Judi Pasti Rugi Makin Masif, Transaksi Judol Anjlok 57 persen
-
Purbaya Bantah Bos BEI dan OJK Ramai-ramai Mundur Gegara Prabowo Marah
-
Saham-saham Milik Konglomerat Terancam Aturan Free Float, Potensi Delisting?