Pembangunan IKN Nusantara, Upaya Pemerintah Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Baru secara Merata

Suara.com - Pemerintah kini tengah memusatkan perhatiannya pembangunan ibu kota Indonesia baru, Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun identitas nasional dan mewujudkan pemerataan, baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan, dengan mengusung pembangunan ekonomi inklusif melalui magnet pertumbuhan ekonomi baru dan merata.

IKN Nusantara, terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dibangun dengan standar tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender, berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat. Pembangunan IKN Nusantara menerapkan perpaduan Konsep Forest City -didominasi ruang terbuka hijau, Smart City - pengelolaan kota berbasis teknologi, dan Sponge City - meningkatkan serapan air untuk meminimalisir banjir.

Pada rancangannya, IKN Nusantara menerapkan 8 prinsiputama, yaitu:
1. Desain sesuai kondisi alam
2. Bhineka Tunggal Ika
3. Terhubung aktif dan mudah diakses
4. Rendah emisi karbon
5. Sirkuler dan tangguh
6. Aman dan terjangkau
7. Nyaman dan efisien
8. Peluang ekonomi untuk semua

Bangun IKN Nusantara dengan Tata Kelola yang Baik
Sebagai salah satu pelaksana pembangunan IKN Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan beberapa strategi dalam menjalankan kegiatan pembangunannya, antara lain prinsip tata kelola pembangunan di IKN yang tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, tepat sasaran, tepat administrasi, tepat kuantitas, dan tepat kualitas.

Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara di tahap awal tahun 2022-2024, antara lain meliputi penyediaan hunian pekerja konstruksi dan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dukungan terhadap infrastruktur di IKN Nusantara yang dilakukan Kementerian PUPR pada 2020 – 2024 sebesar Rp60,99 T untuk 85 paket pekerjaan.

Tahap Pertama Pembangunan
1. Transisi
Kementerian PUPR membangun hunian sebanyak 22 tower untuk para pekerja konstruksi, sehingga mereka mendapatkan tempat hunian yang layak dan bersih. Fasilitas rumah untuk para pekerja ini dirancang untuk dapat menampung hingga 16 ribu pekerja konstruksi.

Kementerian PUPR juga mempercepat pembangunan KIPP, yang nantinya akan dibangun infrastruktur untuk memfasilitasi urusan kepemerintahan, seperti Istana Negara, kantor kementerian atau lembaga, serta pusat administrasi kenegaraan.

2. Penyediaan Air Baku
Kementerian PUPR juga bertanggung jawab dalam penyediaan air baku, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi penduduk IKN Nusantara dan sekitarnya melalui pembangunan Bendungan Sepaku Semoi.Selain sebagai penyediaan air baku yang nantinya dapat diolah menjadi air minum bagi penduduk yang tinggal di IKN Nusantara dan sekitarnya, Bendungan Sepaku Semoi juga berfungsi sebagai pengendali banjir dan pariwisata air.

3. Pembangunan Akses Jalan
Akses jalan yang dipersiapkan oleh Kementerian PUPR meliputi jalan nasional hingga jalan tol. Jalan nasional yang dibangun berada pada ruas Jalan Nasional Lingkar Sepaku di Kalimantan Timur, yang nantinya akan menjadi ruas utama menuju IKN Nusantara.

Baca Juga: Wujudkan Kedaulatan Air, Kementerian PUPR Garap Puluhan Bendungan

Pada tahap pertama ini, Kementerian PUPR juga membangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sepanjang 2,99 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 km.

Pembangunan jalan tol terbagi menjadi 3 segmen meliputi,segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, segmen 3B KKT Kariangau- Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km.

Nantinya, jalan tol yang dibangun ini akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) danmempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN Nusantara sekaligus meningkatkan mobilitas pengiriman logistik untuk mempercepatpertumbuhan ekonomi wilayah.

Kementerian PUPR di tahun 2020 - 2024 melaksanakan dukungan terhadap infrastruktur di IKN untuk 85 paket pekerjaan dengan progres fisik hingga 1 November 2023 sebesar 22,2%.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin, 20 November 2023, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, “Progres Pembangunan IKN Nusantara untuk Batch 1 (Tahun 2020 – Maret 2023) anggarannya sebesar Rp24,53T untuk 40 paket pekerjaan dengan progres 53,3%. Sementara, untuk Batch 2 (setelah Maret 2023), anggarannya sebesar Rp36,46T untuk 45 paket pekerjaan dengan progress sebesar 1,3%.”