Suara.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) telah mengumumkan rencana aksi korporasi pelunasan sebagian surat utang dan sukuk melalui skema tender offer kepada pemegang surat utang kepada pemegang surat utang dan sukuk yang merupakan kreditur Garuda Indonesia dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Sebagaimana telah diumumkan pada 1 Desember 2023 lalu melalui Disclosure of Information pada laman Singapore Exchange ("SGX"), periode partisipasi dalam tender offer tersebut akan berlangsung hingga 15 Desember 2023 mendatang, dan pelunasan sebagian yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 21 Desember 2023.
Dalam rencana pelunasan sebagian Surat Utang dan Sukuk tersebut, Garuda Indonesia telah mengalokasikan dana sebanyak-banyaknya US$ 50.000.000 untuk nilai pokok (principal).
Jumlah tersebut tidak termasuk pembayaran bunga terutang atau pembayaran jumlah distribusi periodik yang terutang yang nilainya akan ditentukan kemudian.
Alokasi dana tersebut bersumber dari kas internal Perusahaan, sejalan dengan kebijakan pengelolaan kas (cash management) Perusahaan yang salah satunya diprioritaskan untuk penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada para kreditur.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa rencana pelunasan sebagian surat utang dan sukuk ini merupakan bagian dari langkah proaktif Perusahaan untuk perbaikan kinerja ekuitas, melalui pengelolaan secara aktif atas aset, liabilitas dan ekuitas untuk mengoptimalkan efektivitas profil arus kas Perusahaan serta fundamental kinerja operasi Perusahaan.
"Aksi korporasi ini juga menjadi representasi goodwill secara berkelanjutan Perusahaan dalam memastikan proses penyelesaian kewajiban terhadap para kreditur dapat menjadi semakin agile dan prudent," kata Irfan dalam keterangannya Senin (4/12/2023).
Pelunasan sebagan ini juga telah mempertimbangkan volatilitas pasar yang terjadi saat ini termasuk peningkatan suku bunga di pasar mata uang dolar AS.
Lebih lanjut, hal-hal lebih teknis terkait dengan mekanisme pelunasan sebagian tersebut dapat dirujuk pada keterbukaan informasi pada SGX.
Baca Juga: Bos Garuda Siap 'Menjala' Calon Penumpang Umrah di 2024
"Langkah korporasi yang kami laksanakan jelang penutupan tahun 2023, turut merepresentasikan komitmen Perusahaan untuk terus bergerak adaptif dalam mengoptimalkan langkah perbaikan fundamental kinerja operasi, dengan memperhatikan secara seksama outlook ekonomi makro guna menjaga momentum pemulihan kinerja Perusahaan,” tutup Irfan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
Emas Antam Lebih Murah Rp 15.000, Berikut Daftar Harganya
-
Pengamat Energi Nilai Implementasi 'Co-Firing' untuk Transisi PLTU Secara Bertahap
-
Pemerintah Klaim Petani Bisa Cuan Gara-gara Program BBM E10
-
Rincian PMK No 72 Tahun 2025, Insentif Pajak untuk 5 Industri dan Pariwisata
-
IHSG Diprediksi Menguat 'Bersama' Wall Street, Cek Saham-saham Rekomendasi Ini
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
Satu Lagi Bank Bangkrut, OJK Cabut Izin Usaha BPR Nagajayaraya Sentrasentosa
-
Laba Inti PWON Lampaui Ekspektasi Konsensus di Kuartal 3 2025
-
Menkeu Purbaya Tolak Skema Burden Sharing BI-Kemenkeu, Singgung Independensi
-
Kebiasaan Mager Bisa Jadi Beban Ekonomi