Suara.com - Eko Listiyanto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) berpendapat, program bantuan sosial (bansos) bagi peserta Pilpres 2024 tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengangkat masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan.
"Untuk membuat masyarakat keluar dari kemiskinan, tidak cukup dengan bansos," kata Eko, Senin (1/1/2023).
Hal ini ia sampaikan saat menanggapi kebijakan pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang ditawarkan pasangan calon yang masih mengandalkan program-program bantuan sosial untuk mendukung kehidupan kelompok miskin.
Pasalnya, kata dia, bansos merupakan kebijakan anggaran untuk mempertahankan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sehingga berdampak signifikan untuk menjaga disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan masyarakat agar tidak berkurang di tengah tekanan harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung naik.
"Program bantuan sosial akan tetap ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siapa pun nantinya yang memenangi Pilpres 2024," kata dia, dikutip dari Antara.
Sementara, Eko menilai bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak cukup untuk membuat masyarakat keluar dari zona kemiskinan.
Eko menyebut, perlu upaya lain yang bisa membuat masyarakat lebih produktif dan berdaya melalui berbagai pelatihan, pendampingan, dan pemberian dukungan modal untuk menjalankan roda perekonomiannya.
"Mereka perlu lebih produktif, perlu dilatih, didampingi, di-support modal agar berdaya dan produktif," katanya.
Eko Listiyanto menekankan bahwa selain itu, penting untuk memastikan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Baca Juga: Makin Kuat dan Solid, Relawan Siap Menangkan AMIN
Dalam visi dan misi peserta Pilpres 2024, penguatan dan pengembangan perlindungan sosial diidentifikasi sebagai komponen utama untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menawarkannya dengan mewujudkan sistem jaminan sosial yang tepat sasaran melalui program bantuan sosial (bansos) plus.
Program yang nyaris serupa juga ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran, yakni melanjutkan program bantuan sosial yang telah dijalankan pemerintahan sebelumnya, mendampingi gagasan makan siang dan minum susu gratis yang menjadi program andalan mereka.
Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud telah merumuskan program mereka dalam dokumen visi dan misi dengan target menekan tingkat kemiskinan hingga menyediakan dana abadi sosial.
Berita Terkait
-
Beda dari TKN Prabowo-Gibran, Kubu AMIN Ngaku Tak Masalah MNC Group Jadi TV Penyelenggara Debat Capres
-
TKN Prabowo-Gibran Tolak MNC Siarkan Debat Capres, Fahri Hamzah: Harus Waspada
-
Awal 2024 Langsung Dipanggil Bawaslu Gegara Bagi-bagi Susu di CFD, Gibran Bakal Hadir?
-
Jelang Debat Ketiga Capres-Cawapres 2024, Ini Persiapan Anies Baswedan
-
Makin Kuat dan Solid, Relawan Siap Menangkan AMIN
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026
-
Rupiah Meriang Lagi! Ditutup ke Level Rp17.859 per Dolar AS