Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait dengan Komisaris Utama PT KAI (Persero) Said Aqil Siroj yang secara terang-terangan mendukun Anies-Muhaimin. Dalam hal ini, Kementerian BUMN tidak akan memberikan sanksi kepada mantan Ketua PBNU tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, langkah ini diambil, karena dukungan Said Aqil terhadap Capres-cawapres nomor urut 1 tersebut merupakan atas nama pribadi.
Selain, pernyataan dukungan Said Aqil bukan dalam rangka kampanye politik.
"Mendukung tanpa ada kampanye ya silakan saja lah, dia (Said Aqil) kan nggak kampanye. Kalau dia dukung kan dukung pribadi, dia juga ngomong kan saya ini siapa sih ketua PBNU juga bukan, apa bukan," ujar Arya yang dikutip, Selasa (16/1/2024).
Menurut dia, siapa saja berhak memilki hak memilh dari salah pasangan calon di pemilihan presiden (pilpres). Hak politik ini juga berlaku bagi Komisaris, Direksi, dan karyawan BUMN.
"Semua orang kan punya pilihan masing-masing, yang penting yang namanya orang kan punya hak untuk memilih ya, berhak untuk memiliki, tapi kan bukan dalam melakukan kampanye," ucap dia.
Arya menyebut, dukungan tersebut sebenarnya sah-sah saja jika tidak terlibat dalam kampanye atau membawa atribut perusahaan untuk kepentingan politik.
Adapun, kebijakan itu tertuang melalui Surat Edaran (SE) Nomor S-560/S.MBU/10/2023 yang mana, pemegang saham menekan BUMN sebagai entitas bisnis bebas dari kepentingan politik praktis.
“Semua orang kan punya pilihan masing-masing, yang penting yang namanya orang kan punya hak untuk memilih ya, berhak untuk memiliki, tapi kan bukan dalam melakukan kampanye,” paparnya
Baca Juga: KAI Diserang Ransomware, Data Penumpang Ada yang Bocor?
"Emang dengan dia jadi Komisaris, maka hilang hak pilihnya? Nggak kan. Apa aturan kita? Kalau terlibat kampanye (baru nggak boleh). Itu kan kayak saya mendukung ini ya yaudah, kan itu sama kayak Pak Ahok juga, dia juga begitu kan pak Ahok," pungkas Arya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim