Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait dengan Komisaris Utama PT KAI (Persero) Said Aqil Siroj yang secara terang-terangan mendukun Anies-Muhaimin. Dalam hal ini, Kementerian BUMN tidak akan memberikan sanksi kepada mantan Ketua PBNU tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, langkah ini diambil, karena dukungan Said Aqil terhadap Capres-cawapres nomor urut 1 tersebut merupakan atas nama pribadi.
Selain, pernyataan dukungan Said Aqil bukan dalam rangka kampanye politik.
"Mendukung tanpa ada kampanye ya silakan saja lah, dia (Said Aqil) kan nggak kampanye. Kalau dia dukung kan dukung pribadi, dia juga ngomong kan saya ini siapa sih ketua PBNU juga bukan, apa bukan," ujar Arya yang dikutip, Selasa (16/1/2024).
Menurut dia, siapa saja berhak memilki hak memilh dari salah pasangan calon di pemilihan presiden (pilpres). Hak politik ini juga berlaku bagi Komisaris, Direksi, dan karyawan BUMN.
"Semua orang kan punya pilihan masing-masing, yang penting yang namanya orang kan punya hak untuk memilih ya, berhak untuk memiliki, tapi kan bukan dalam melakukan kampanye," ucap dia.
Arya menyebut, dukungan tersebut sebenarnya sah-sah saja jika tidak terlibat dalam kampanye atau membawa atribut perusahaan untuk kepentingan politik.
Adapun, kebijakan itu tertuang melalui Surat Edaran (SE) Nomor S-560/S.MBU/10/2023 yang mana, pemegang saham menekan BUMN sebagai entitas bisnis bebas dari kepentingan politik praktis.
“Semua orang kan punya pilihan masing-masing, yang penting yang namanya orang kan punya hak untuk memilih ya, berhak untuk memiliki, tapi kan bukan dalam melakukan kampanye,” paparnya
Baca Juga: KAI Diserang Ransomware, Data Penumpang Ada yang Bocor?
"Emang dengan dia jadi Komisaris, maka hilang hak pilihnya? Nggak kan. Apa aturan kita? Kalau terlibat kampanye (baru nggak boleh). Itu kan kayak saya mendukung ini ya yaudah, kan itu sama kayak Pak Ahok juga, dia juga begitu kan pak Ahok," pungkas Arya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Lampung Jadi Pusat Energi Bersih? Siap-Siap Gelombang Investasi & Lapangan Kerja Baru
-
Dirut Baru Siap Bawa Smesco ke Masa Kejayaan
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Di Tengah Badai Global, Pasar Obligasi Pemerintah dan Korporasi Masih jadi Buruan
-
Telkomsel, Nuon, dan Bango Kolaborasi Hadirkan Akses Microsoft PC Game Pass dengan Harga Seru
-
Sosok Sara Ferrer Olivella: Resmi Jabat Kepala Perwakilan UNDP Indonesia
-
Wamen BUMN: Nilai Ekonomi Digital RI Capai 109 Miliar Dolar AS, Tapi Banyak Ancaman
-
Netmonk dari PT Telkom Indonesia Berikan Layanan Monitoring Jaringan Mandiri
-
Tantangan Berat Tak Goyahkan PGAS: Catat Laba Bersih Rp2,3 Triliun di Tengah Gejolak Global
-
Menkeu Purbaya Minta Kepala BGN Jelaskan ke Publik soal Rendahnya Serapan Anggaran MBG