- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap menaikkan defisit APBN di atas 3% jika ada perintah Presiden atau DPR.
- Pertimbangan kenaikan defisit muncul setelah adanya penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional beberapa waktu lalu.
- Saat ini pemerintah tetap mematuhi batas defisit APBN 3% sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan untuk menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen apabila ada perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto maupun anggota DPR RI.
"Oh, saya enggak tau (keputusan jika DPR-Presiden sepakat defisit APBN naik: red). Kalau perintah kan kita jalankan. Kita kan cuma tangan Presiden," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Purbaya sendiri beralasan kalau pertimbangan menaikkan defisit APBN 3 persen usai adanya penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional beberapa hari belakangan.
Bendahara Negara juga menyinggung kalau saat ini banyak negara tetangga yang justru defisit anggaran melebihi 3 persen, tapi tidak ada masalah.
"Sebenarnya kalau secara fair, kan sekeliling kita sudah sedikit yang di bawah 3 persen, hampir enggak ada malah," lanjutnya.
Purbaya mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia malah lebih cepat meskipun defisit APBN 3 persen. Ia menyinggung negara lain seperti Vietnam dengan defisit melebihi 4 persen, India 5-6 persen, Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, hingga Jepang.
"Jadi kalau dari angka itu saja harusnya enggak ada masalah," imbuh dia.
Ia juga mengklaim kalau banyak negara luar yang mempelajari kondisi ekonomi Indonesia, di mana defisit APBN di bawah 3 persen tapi pertumbuhan ekonomi kencang.
Tapi dia juga memastikan kalau untuk saat ini Pemerintah tetap mematuhi batas defisit APBN 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Prabowo Larang Keras Menteri dan Pejabat Gelar Open House Mewah
"Tapi yang jelas, sampai saat sekarang ya kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara prudent (hati-hati)," jelasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Jelang Lebaran, Prabowo Larang Keras Menteri dan Pejabat Gelar Open House Mewah
-
Prabowo Minta Pengusaha Batu Bara dan Kelapa Sawit Prioritaskan Kebutuhan Nasional
-
Pegang Data Intelijen, Prabowo Ungkap Motif Pengamat yang Sering Sebut Indonesia Hancur
-
Perintah Prabowo ke Menteri Jelang Lebaran: Harga Stabil, BBM Aman dan Menpar Aktif Promosi Wisata
-
Krisis Landa Banyak Negara, Prabowo: Rakyat Harus Tenang, Kita Masih Punya Kekuatan dan Kemampuan
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Sumber Daya Air Dipastikan Aman Jelang Libur Lebaran 2026
-
Tembus 1.134 Konsultasi, Posko THR Kemnaker Kini Layani Pengaduan Pekerja
-
Hutama Karya Jamin Jalur TarutungSibolga Siap Dilalui Pemudik
-
Meski Kuota Penuh, Masyarakat Masih Punya Kesempatan Daftar Mudik Motor Gratis
-
Petani Tembakau Peringatkan Ancaman Pandemi Ekonomi Jilid II
-
Danantara Tunjuk Perusahaan China Garap Proyek Listrik Jadi Sampah di Bogor
-
Harga Minyak Dunia Membara, RI Mulai Lirik Pasokan dari Rusia? Begini Kata Wamen ESDM
-
Waspada! IHSG Bisa Menuju Level 6.000 Lagi, Ini Pemicunya
-
OJK Bakal Rombak Aturan Papan Pemantauan Khusus, Sinyal Positif bagi Investor?
-
Pemerintah Genjot Energi Alternatif dari Singkong, Tebu, Jagung, dan Sawit