- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap menaikkan defisit APBN di atas 3% jika ada perintah Presiden atau DPR.
- Pertimbangan kenaikan defisit muncul setelah adanya penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional beberapa waktu lalu.
- Saat ini pemerintah tetap mematuhi batas defisit APBN 3% sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan untuk menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen apabila ada perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto maupun anggota DPR RI.
"Oh, saya enggak tau (keputusan jika DPR-Presiden sepakat defisit APBN naik: red). Kalau perintah kan kita jalankan. Kita kan cuma tangan Presiden," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Purbaya sendiri beralasan kalau pertimbangan menaikkan defisit APBN 3 persen usai adanya penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional beberapa hari belakangan.
Bendahara Negara juga menyinggung kalau saat ini banyak negara tetangga yang justru defisit anggaran melebihi 3 persen, tapi tidak ada masalah.
"Sebenarnya kalau secara fair, kan sekeliling kita sudah sedikit yang di bawah 3 persen, hampir enggak ada malah," lanjutnya.
Purbaya mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia malah lebih cepat meskipun defisit APBN 3 persen. Ia menyinggung negara lain seperti Vietnam dengan defisit melebihi 4 persen, India 5-6 persen, Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, hingga Jepang.
"Jadi kalau dari angka itu saja harusnya enggak ada masalah," imbuh dia.
Ia juga mengklaim kalau banyak negara luar yang mempelajari kondisi ekonomi Indonesia, di mana defisit APBN di bawah 3 persen tapi pertumbuhan ekonomi kencang.
Tapi dia juga memastikan kalau untuk saat ini Pemerintah tetap mematuhi batas defisit APBN 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Prabowo Larang Keras Menteri dan Pejabat Gelar Open House Mewah
"Tapi yang jelas, sampai saat sekarang ya kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara prudent (hati-hati)," jelasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Jelang Lebaran, Prabowo Larang Keras Menteri dan Pejabat Gelar Open House Mewah
-
Prabowo Minta Pengusaha Batu Bara dan Kelapa Sawit Prioritaskan Kebutuhan Nasional
-
Pegang Data Intelijen, Prabowo Ungkap Motif Pengamat yang Sering Sebut Indonesia Hancur
-
Perintah Prabowo ke Menteri Jelang Lebaran: Harga Stabil, BBM Aman dan Menpar Aktif Promosi Wisata
-
Krisis Landa Banyak Negara, Prabowo: Rakyat Harus Tenang, Kita Masih Punya Kekuatan dan Kemampuan
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
Terkini
-
Sah! Susi Pudjiastuti Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Bank BJB
-
IHSG Bergejolak, Ini Alasan BBRI Jadi Rekomendasi Saham di Tengah Krisis
-
Pemerintah Mau Bentuk satgas indonesia Financial Center, Urus KEK Sektor Keuangan
-
YLKI Soroti Posisi Gerbong KRL Khusus Wanita, Dinilai Rawan Saat Kecelakaan
-
64,5% UMKM Dikuasai Perempuan, Tapi Masih Terkendala Pengelolaan Keuangan
-
KCIC Sebut Okupansi Whoosh Naik Usai Kecelakaan KRL di Bekasi
-
Insiden Kecelakaan KRL, Airlangga Ungkap Flyover Rp 4 Triliun Arahan Prabowo Dibiayai APBN
-
Danantara Bakal Evaluasi Total PT KAI Usai Insiden Kecelakaan Kereta Bekasi Timur
-
Green SM-VinFast Disorot Usai Kecelakaan KRL Maut, Ternyata Jokowi Pernah Datangi Pabriknya
-
Pemerintah Bebaskan Bea Impor LPG & Bahan Baku Plastik, Cegah Kenaikan Harga Makanan-Minuman