Suara.com - Pemerintah lewat Holding BUMN Tambang MIND ID menambah porsi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Hal ini setelah, Vale melepas sebagian atau divestasi saham miliknya ke MIND ID, lewat pendatanganan pengambilan saham pada hari ini.
Setidaknya terdapat 14 persen saham yang akan divestasikan Vale ke MIND ID. Dengan begitu, porsi saham pemerintah yang diwaliki MIND ID bertambah menjadi 34 persen.
Namun, belum diketahui apakah pemerintah menjadi saham pengendali atau tidak. Tergantung dari porsi siapa kepemilikan saham lain yang berkurang.
Kekinian, terdapat dua pihak yang memiliki porsi saham yang besar, yaitu Vale Canada Limited (VCL) dengan porsi 43,79 persen saham dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) yang memiliki 15,03 persen saham.
Belum diketahui, porsi saham yang berkurang dalam divestasi saham Vale ini.
Kendati demikian, pemerintah telah memiliki target bisnis kepada Vale untuk ke depannya. Menteri BUMN Erick Thohir, setelah divestasi Vale akan diperkuat komitmennya dalam hal hilirisasi tambang.
Baca Juga
Bagaikan Richie Rich, Ameena Halilintar Balita 2 Tahun Miliki Aset Kendaraan Hampir Rp 1 Miliar
"Yang penting kan kalau kita sudah kepemilikannya secure, dia punya blueprint hilirisasi ke depan dipercepat, itu saja. Kalau kita lebih kontrol bagaimana performance perusahaan dan komitmen saja dulu. Karena hilirisasi kan perlu dipercepat," ujar Erick saat ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Namun, Erick Thohir tidak menutup diri untuk para investor dalam proses hilirisasi ini. Justru, dirinya akan menggandeng investor lain untuk mengejar bisnis hilirisasi ini.
Baca Juga: Tensi Kabinet Disebut Sempat Memanas, Erick Thohir Ungkap Kondisi Sebenarnya
"Dan jangan kita image-nya tidak friendly dengan teman-teman kita di Barat. Seakan-akan hanya south perdagangannya, enggak lah. Kan kita memang proses daripada hilirisasi sumber daya alam ini kan kita memang buka untuk semua negara invest, tidak melihat dari mana. Tapi yang penting ada komitmen hilirisasi sampai hilir di sini, dan juga pembukaan lapangan pekerjaan," sambung dia.
Menurut Ketua Umum PSSI ini, proses hilirisasi di Vale sangat lambat. Karena sudah berjalan setengah abad, tapi sampai saat ini belum berjalan
"Memang lambat, kan sudah 50 tahun. Kan tinggal baca datanya saja," ucap dia.
Selain itu, Erick Thohir juga mengejar kerja sama dengan pihak lain. Misalnya, kerja sama dengan Volkswagen hingga LG untuk industri kendaraan listrik.
"Kita kejar deadline partnership mereka dong, kan mereka ada Volkswagen, ada Ford, itu kapan. Seperti kita berpartner dengan CATL kan kemarin sudah, tapi dengan LG belum, kan lagi kita kejar. Kita percepatannya dulu. Dan kita senang, kalau mereka ada Ford, ada Volkswagen, I think it’s good untuk keseimbangan. Kan kita memang open market, dan kita negara yang non-aliansi kan. Kita kan yang penting friendly to investment," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Gaji Pensiunan Naik Tahun 2026? Ini Kata PT Taspen
-
Daftar Lengkap Tarif Listrik PLN Terbaru untuk Semua Golongan
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN