Suara.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung upaya peningkatan produktivitas padi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi lebih dari 4.800 ton pada awal Juli 2024.
Dukungan ini untuk mendorong suksesnya program pompanisasi yang diberikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam kunjungannya di Desa Jaling, Kabupaten Bone.
Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky yang ikut hadir dalam kunjungan Presiden menyampaikan bahwa, lahan pertanian di Bone sebagian besar merupakan lahan tadah hujan.
Agar tetap produktif, pemerintah melakukan perbaikan irigasi melalui bantuan 300 pompa untuk irigasi. Karena selama ini petani hanya mengandalkan air hujan untuk pengairan, sehingga dalam setahun, petani hanya bertani satu kali saja.
"Dengan adanya bantuan pompa irigasi dari pemerintah, petani di Bone sekarang sudah bisa menggarap lahannya hingga tiga kali dalam setahun, sudah seperti lahan pertanian di Indonesia pada umumnya. Agar mendapatkan hasil yang optimal tentu diperlukan ketersediaan pupuk sehingga produktivitasnya meningkat dan kesejahteraan petani juga bertambah. Pupuk Indonesia di sini hadir menjalankan perannya dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi," ujar Panji ditulis Sabtu (6/7/2024).
Tahun 2024 ini, Pemerintah di Kabupaten Bone mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 137.342 ton. Rinciannya pupuk Urea 61.500 ton, NPK Phonska 61.290 ton, NPK Kakao 2.100 ton dan pupuk Organik sebanyak 12.452 ton.
Adapun stok pupuk bersubsidi yang kini ada di kios dan bisa langsung ditebus petani Bone antara lain pupuk Urea bersubsidi 2.682 ton dan NPK Phonska 2.101 ton. Selain itu Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok NPK Kakao di kios sebanyak 34 ton. Stok pupuk ini aman untuk memenuhi kebutuhan petani di Bone selama 14 hari ke depan.
Sementara itu, guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 27 kecamatan di Bone, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang. Diantaranya 4 gudang Lini III (tingkat kabupaten), 7 distributor, 139 kios, serta 5 petugas lapang yang akan memastikan distribusi dan penyaluran berjalan sesuai dengan aturan, termasuk melakukan pengawasan bersama dengan aparat pemerintah.
Panji menjelaskan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi harus diperketat karena terdapat ketentuan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektare.
Baca Juga: Komitmen Implementasikan ESG, Pupuk Indonesia Raih Platinum dalam Anugerah BISRA 2024
Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.
"Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan solusinya melalui pupuk nonsubsidi yang juga bisa didapatkan di kios-kios. Kami berharap stok pupuk yang ada bisa diserap petani dengan optimal sehingga produktivitas dan kesejahteraannya dapat terus ditingkatkan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
Terkini
-
Daftar 70 Saham Force Delisting Awal 2026, Ada Emiten Sejuta Umat dan BUMN
-
Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Maret 2026
-
8,23 Juta Penumpang Pesawat Wara-wiri di Bandara Selama Awal Nataru
-
Perhatian! Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Tak Naik
-
Bea Keluar Batu Bara Belum Berlaku 1 Januari 2026, Ini Bocoran Purbaya
-
Tak Hanya Huntara, Bos Danantara Jamin Bakal Bangun Hunian Permanen Buat Korban Banjir
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara
-
Pembangunan 600 Huntara di Aceh Tamiah Rampung, Bisa Dihuni Korban Banjir
-
Diizinkan DPR, Purbaya Bakal Cawe-cawe Pantau Anggaran Kementerian-Lembaga 2026
-
Prediksi Harga Bitcoin dan Ethereum Tahun 2026 Menurut AI