Suara.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan strategi guna meningkatkan penyerapan atau penebusan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024. Hal ini menyusul adanya keputusan Pemerintah yang resmi meningkatkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar 4,7 juta ton.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan bahwa setidaknya ada lima program yang akan dilaksanakan guna meningkatkan akselerasi penyerapan atau penebusan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024.
“Beberapa hal yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan, kita memiliki 5 program intinya untuk akselerasi serapan pupuk, dengan program ini kita nanti pada saat akhir tahun serapan sudah bisa mendekati 9,55 juta ton,” demikian ungkap Rahmad saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian, Rabu (19/6/2024).
Berdasarkan data Pupuk Indonesia, kelima program tersebut yang pertama; program publikasi yang menjadi sarana informasi bagi para petani. Adapun publikasi yang dimaksud berupa banner, flyer, dan poster yang akan diimplementasikan di seluruh mitra kios, dibagikan kepada kelompok tani maupun petani.
Kedua; program sosialisasi dan audiensi petugas lapangan dengan seluruh perangkat daerah tingkat kecamatan, adapun peserta yang dimaksud adalah penyuluh, mitra kios, kelompok tani, dan petani. Ketiga, program tebus bersama, kegiatan tebus pupuk bersubsidi secara bersama di masing-masing kios. Program ini akan diimplementasikan di level kecamatan dengan mengidentifikasi NIK petani dengan serapan yang masih rendah.
Selanjutnya atau keempat, yaitu program PI menyapa yang menjadi forum komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder di lapangan dengan tujuan meminimalisir koreksi tagihan pupuk bersubsidi. Adapun implementasi program ini di tingkat kabupaten/kota dengan peserta Dinas Pertanian, petugas verval, mitra kios, kelompok tani maupun petani terdaftar. Kelima, program rembuk tani yang merupakan ajang promosi kepada petani yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi di 75 titik.
Rahmad menyampaikan bahwa realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat 2,8 juta ton atau setara 29 persen dari total alokasi 9,55 juta ton per 15 Juni 2024. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi penyaluran pupuk bersubsidi.
Berdasarkan catatannya, sekitar 58 persen petani yang terdaftar di RDKK belum melakukan penebusan hingga Mei 2024. Selanjutnya, regulasi daerah yang membatasi pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi. Lalu, belum terbitnya SK alokasi dari Gubernur dan SK alokasi dari kabupaten/kota, serta adanya perubahan musim yang menyebabkan adanya perubahan pada pola tanam di beberapa wilayah.
Oleh karena itu, Pupuk Indonesia selaku BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi akan melaksanakan lima program tersebut dalam rangka meningkatkan penyerapan pupuk bersubsidi hingga akhir tahun 2024.
Baca Juga: Inovasi Pupuk Indonesia Catat Kontribusi Pendapatan dan Penghematan Rp 1,3 Triliun
”Sosialisasi harus ditingkatkan, makanya kami memiliki PI Menyapa dan Tebus bersama, beberapa yang belum tebus itu karena merasa alokasinya kecil makanya kita melakukan upaya program PI Menyapa dan Tebus Bersama,” tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Utang Luar Negeri Turun Jadi 432,5 Miliar Dolar AS, Ini Sebabnya
-
Syarat Gaji Minimal untuk Pengajuan KPR Subsidi Pemerintah: UMR Bisa Dapat?
-
Peserta JKN di Aceh Selatan Rasakan Manfaat Layanan Kesehatan Tanpa Hambatan
-
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur hingga ke Wilayah Timur Indonesia
-
Telkom Hadirkan Fasilitas Air Bersih bagi Masyarakat Adat Bonokeling di Banyumas
-
Buah Konsistensi dan Keunggulan Tata Kelola, Telkom Akses Pertahankan TOP GRC Award 2025
-
Menkeu Purbaya Guyur Bank BUMN Rp200 Triliun, Para Bos Himbara Disebut Pusing Tujuh Keliling
-
9 Kontroversi Bahlil Lahadalia Sejak Menjabat Menteri
-
Ekonomi Dalam Negeri Makin Membaik Dorong IHSG Bergerak Menguat Hingga 1 Persen
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta